Smart City Lhokseumawe 2026–2030, Pemko Bidik Perbaikan Pelayanan Publik
Pemko Lhokseumawe bersama UIN Ar-Raniry mulai memetakan kesiapan daerah untuk menyusun strategi transformasi digital lima tahun
THE ATJEH NET - Pemerintah Kota Lhokseumawe menyiapkan Masterplan Smart City 2026–2030 untuk mengarahkan transformasi digital pada peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan pemetaan kesiapan daerah, termasuk potensi dan kesenjangan dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintah kota.
Pemetaan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) I bertema “Analisis Strategi Smart City Kota Lhokseumawe” di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis, 12 November 2026. Kegiatan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lhokseumawe bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
FGD tersebut diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, praktisi, pakar teknologi informasi, serta perwakilan masyarakat dan media.
Ada empat aspek yang menjadi pembahasan, yakni analisis masa depan Kota Lhokseumawe, kesiapan daerah, kesenjangan dalam perencanaan Smart City, serta perumusan visi pembangunan kota cerdas.
Keempat aspek itu menjadi dasar untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah siap menerapkan transformasi digital. Hasil analisis juga diharapkan dapat membantu menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Lhokseumawe.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, mengatakan Smart City tidak semestinya hanya dimaknai sebagai penerapan teknologi atau pembangunan aplikasi digital. Konsep tersebut, menurut dia, harus menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik, pengelolaan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan tata kelola pemerintahan.
“Smart City bukan sekadar tren atau proyek digitalisasi parsial, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan perkotaan,” ujar Haris dalam sambutan pembukaan.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi. Pengembangan kota cerdas, kata dia, perlu memperhatikan budaya dan kearifan lokal.
Penyusunan masterplan tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Keterlibatan berbagai unsur itu diharapkan menghasilkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan warga.
Masterplan Smart City 2026–2030 nantinya menjadi acuan arah transformasi digital Kota Lhokseumawe selama lima tahun. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan dokumen perencanaan tersebut menjadi program yang terukur, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta memastikan teknologi benar-benar mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Dengan demikian, keberhasilan Smart City tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau sistem digital yang dibangun, tetapi dari perubahan kualitas pelayanan yang dirasakan warga.
Baca Juga:
