Huntap Aceh 24.405 Unit, BNPB Percepat Pemulihan Rumah Korban Bencana
Aceh memiliki kebutuhan hunian tetap terbesar di Sumatera. BNPB mencatat 925 unit masih dibangun dan 106 unit telah selesai.
 |
| Rumah contoh huntap insitu yang dibangun BNPB. |
THE ATJEH NET - Pemulihan hunian korban bencana di Aceh menjadi prioritas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari 27.809 unit hunian tetap yang dibutuhkan di tiga provinsi terdampak, 24.405 unit berada di Aceh.
Data BNPB per 10 Agustus 2026 menunjukkan 925 unit hunian tetap (huntap) di Aceh masih dalam proses pembangunan. Sebanyak 106 unit telah selesai.
Jumlah kebutuhan tersebut jauh lebih besar dibandingkan Sumatera Utara yang membutuhkan 1.531 unit dan Sumatera Barat sebanyak 1.873 unit.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengatakan percepatan pemulihan dilakukan dengan mempercepat penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang serta mengoptimalkan dukungan untuk pembangunan huntap bagi rumah rusak berat.
“Sekarang ini BNPB juga sedang kebut optimalisasi anggaran dari sumber DSP. Alokasi stimulan rusak ringan dan rusak sedang dioptimalkan dapat dipakai juga untuk huntap rusak berat,” kata Jarwansah dalam keterangannya.
BNPB Salurkan Rp653,7 Miliar ke Aceh
Besarnya kebutuhan hunian di Aceh berjalan beriringan dengan dukungan anggaran pemulihan. Hingga 10 Agustus 2026, BNPB telah mentransfer Rp653,70 miliar kepada BPBD di Aceh.
Dari dana tersebut, Rp595,22 miliar telah disalurkan kepada masyarakat. Sementara realisasi belanja yang dilaporkan pemerintah daerah mencapai Rp358,86 miliar.
Secara keseluruhan, BNPB telah menyalurkan Rp748,94 miliar kepada BPBD di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak Rp676,60 miliar telah ditransfer kepada masyarakat, sedangkan realisasi belanja yang dilaporkan mencapai Rp387,14 miliar.
Data belanja tersebut masih berasal dari laporan pemerintah daerah dan terus dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban.
Dokumen Bantuan Rumah Dikebut
BNPB menargetkan seluruh dokumen usulan bantuan rumah rusak rampung paling lambat Agustus 2026. Kelengkapan dokumen dinilai penting agar penyaluran bantuan tidak kembali tertahan pada tahap administrasi.
Sejumlah pemerintah daerah terdampak bahkan diminta datang langsung ke BNPB untuk melengkapi dokumen usulan bantuan.
“Beberapa daerah sengaja dipanggil khusus berkantor di BNPB untuk percepatan kelengkapan dokumen usulan tahapan bantuan. Arahan Bapak Kepala BNPB, tim daerah tidak boleh pulang sebelum dokumen lengkap,” ujar Jarwansah.
Untuk pembangunan huntap, Aceh masih menjadi pekerjaan terbesar. Dari 24.405 unit yang dibutuhkan, baru 1.031 unit yang tercatat dalam kategori selesai atau sedang dibangun. Artinya, sebagian besar kebutuhan huntap Aceh masih berada di luar dua kategori tersebut dan membutuhkan pemutakhiran serta percepatan.
Jarwansah menegaskan pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan data dan dokumen rumah terdampak agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat lebih terarah.
“Khusus dokumen usulan rumah rusak ini harus sudah lengkap dan dikunci paling lambat sampai bulan Agustus 2026 saja agar kerja-kerja lebih fokus, terencana dan terarah,” katanya.
Baca Juga:
