Enam Titik Tanggul Aceh Barat Belum Terbiayai, Ancaman Banjir Masih Terbuka

Tim Monev Aceh I Satgas PRR meninjau kawasan Pante Ceureumen di Aceh Barat, Aceh.

THE ATJEH NET - Enam titik kritis bantaran sungai di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, belum memiliki kepastian pembiayaan meski pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar Rp7,3 miliar dari Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.

Kondisi itu membuat perlindungan bantaran sungai belum sepenuhnya tersambung. Dari 15 titik kritis yang teridentifikasi, empat titik telah ditangani Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar. Lima titik lainnya kini masuk tahap tender menggunakan alokasi TKD sekitar Rp6 miliar.

Artinya, masih ada enam titik yang belum mendapat sumber pembiayaan. Titik-titik tersebut perlu dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan untuk menentukan prioritas penanganan, terutama menjelang musim hujan.

Kebutuhan pengamanan sungai menjadi lebih mendesak karena erosi telah mengancam fasilitas publik dan lahan pertanian. SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di kawasan yang terdampak pengikisan tebing sungai.

Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas rusak berat. Dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus juga hanyut.

Lahan untuk relokasi sekolah telah tersedia melalui hibah masyarakat. Pembangunan sekolah baru berpotensi memperoleh dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa. Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran pembangunan dengan sumber pendanaan tersebut agar tidak terjadi duplikasi dan TKD dapat diarahkan untuk kebutuhan lain.

Selain fasilitas pendidikan, sekitar 46 hektare sawah mengalami kerusakan berat dan tertimbun endapan pasir. Persoalannya bukan hanya sedimentasi. Perubahan kontur membuat permukaan sawah lebih tinggi dibandingkan sumber air dan saluran irigasi sehingga air tidak lagi dapat dialirkan secara gravitasi.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produksi pertanian dan penghidupan petani jika tidak segera ditangani dengan sistem pengairan baru.

“Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana,” tulis Laksma TNI Nouldy Tangka, Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, dalam laporan kegiatannya.

Untuk infrastruktur penghubung, Pemkab Aceh Barat mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai-Jambak sepanjang sekitar 100 meter. Bentang dan lantai jembatan terputus, sedangkan struktur portal utama masih berdiri.

Desain jembatan perlu diverifikasi sebelum konstruksi dimulai agar mampu menghadapi debit banjir maksimum. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memulihkan akses, tetapi juga memastikan konstruksi baru lebih tahan terhadap risiko bencana yang sama.

Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan sekitar Rp300 juta untuk membangun kembali Kantor Desa Jambak di lokasi baru. Kantor lama roboh dan sebagian strukturnya hanyut sehingga pelayanan administrasi masyarakat terganggu.

Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat bagi pemulihan sawah. Untuk enam titik tanggul yang belum tertangani, koordinasi direkomendasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh.

Persoalan utama pemulihan Aceh Barat kini bukan hanya berapa banyak infrastruktur yang telah dibangun kembali, tetapi apakah seluruh titik rawan dapat diamankan sebelum hujan kembali meningkatkan debit sungai. Selama enam titik kritis belum memiliki kepastian pembiayaan, celah risiko banjir masih terbuka.