Data Pemerintah Aceh Didorong Saling Terhubung untuk Perencanaan Pembangunan

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Aceh, Mahdinarmansyah, selaku Ketua Panitia dalam kegiatan Forum Satu Data Aceh Tahun 2026 yang digelar di Ballroom The Pade Hotel, Banda Aceh, Selasa (11/8/2026).

THE ATJEH NET — Pemerintah Aceh mendorong data yang dikelola pemerintah provinsi dan 23 kabupaten/kota saling terhubung untuk mendukung perencanaan pembangunan. Upaya itu dilakukan melalui penguatan tata kelola Satu Data Aceh dan peluncuran Portal Satu Data Kabupaten/Kota.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Aceh, Mahdinarmansyah, mengatakan data yang digunakan pemerintah harus memiliki standar yang jelas, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah digunakan bersama.

“Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dibagipakaikan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah,” kata Mahdinarmansyah dalam Forum Satu Data Aceh 2026 di Ballroom The Pade Hotel, Banda Aceh, Selasa, 11 Agustus 2026.

Menurut dia, keterhubungan data diperlukan agar informasi dari berbagai perangkat daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi.

Forum Satu Data Aceh 2026 menjadi ruang bagi pengelola data pemerintah untuk menyamakan persepsi mengenai pengumpulan data, daftar data, dan standar yang digunakan.

Bappeda Aceh sebagai koordinator Forum Satu Data Pemerintah Aceh mendorong peningkatan kualitas data sektoral yang dikelola pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Upaya menghubungkan data tersebut diperkuat dengan peluncuran Portal Satu Data Kabupaten/Kota. Portal ini menghimpun data pemerintah kabupaten dan kota dalam satu platform sehingga dapat diakses oleh pemerintah maupun pengguna data lainnya.

Portal tersebut dilengkapi dashboard dan infografis untuk menyajikan data dalam bentuk grafik dan visualisasi. Informasi dari berbagai sektor dapat ditampilkan melalui platform tersebut.

Peluncuran ditandai dengan penyerahan akun portal kepada perwakilan tiga daerah, yakni Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.

Mahdinarmansyah mengatakan portal tersebut diharapkan memperkuat keterhubungan data antarpemerintah daerah sekaligus memudahkan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.

Forum tersebut diikuti 225 peserta dari 54 Satuan Kerja Perangkat Aceh, Bappeda dan Diskominfo 23 kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik Aceh selaku pembina data statistik, serta Tim Sekretariat Satu Data Aceh dari Bappeda Aceh dan UPTD Statistik Diskominsa Aceh.

Tata kelola Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Sementara di tingkat daerah, tata kelola data mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Data Perencanaan Pembangunan Daerah. Aturan itu mengatur peran wali data, wali data pendukung, dan produsen data.

Dalam forum tersebut, Bappeda Aceh juga meminta masukan terhadap rancangan daftar data Pemerintah Aceh 2026. Masukan itu akan digunakan untuk menyusun daftar data final yang menjadi bagian dari tata kelola data pemerintah daerah.

“Melalui forum ini diharapkan adanya masukan dan koreksi terhadap rancangan daftar data Pemerintah Aceh tahun 2026 dan tersedianya rancangan final daftar data Pemerintah Aceh tahun 2026,” ujar Mahdinarmansyah.

Ia mengatakan penguatan koordinasi antarinstansi diperlukan agar data pemerintah tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan bersama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.