Kepala BGN Tinjau Posko Keracunan Massal MBG
BANDUNG – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meninjau posko penanganan peristiwa keracunan massal usai siswa menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/9).
Dalam kunjungannya, Dadan mengapresiasi kesiapan para petugas yang sigap menangani ratusan korban. Menurutnya, koordinasi di lapangan berjalan baik dan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengantisipasi peristiwa serupa.
"Semua melihat sesuatu yang luar biasa di daerah ini, koordinasi baik sekali. Saya catat ada beberapa hal yang memang harus disiapkan, termasuk obat-obatan dan fasilitas dasar seperti tempat mandi. Jadi setiap wilayah harus menyiapkan hal-hal seperti ini," ujar Dadan.
Dadan juga sempat meninjau dapur yang menyiapkan makanan untuk para siswa. Ia menilai secara umum fasilitas dapur dalam kondisi baik, namun ada faktor keteledoran yang menyebabkan makanan tidak aman dikonsumsi.
"Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran," ungkapnya.
Dadan menjelaskan, gejala yang dialami korban—seperti pusing dan mual—adalah indikasi klasik dari salah konsumsi makanan.
Keterbatasan SPPG Baru
Menurut Dadan, banyaknya kasus keracunan MBG disebabkan oleh penyedia santapan program gizi (SPPG) yang masih baru dan belum terbiasa mengelola makanan dalam skala besar.
"Ini banyak terjadi di SPPG-SPPG baru. Mereka butuh pembiasaan sampai mampu melayani jumlah besar. Saya sudah instruksikan agar memulai dari jumlah kecil, dua atau tiga sekolah dulu, sampai terbiasa. Tapi dalam kasus ini, justru langsung mencoba jumlah besar sejak awal. Itu kesalahan teknis," jelasnya.
Untuk mencegah kasus serupa, Dadan meminta setiap dapur MBG memastikan makanan yang disajikan baru dimasak, serta menggunakan bahan baku dari pemasok yang terpercaya.
"Kami memberikan instruksi agar makanan diproses tidak lebih dari empat sampai lima jam. Selain itu, bahan baku harus dipasok dari supplier yang kualitasnya terjamin," tegas Dadan.
Ia berharap langkah ini bisa memperbaiki tata kelola program MBG di lapangan, sehingga tujuan utamanya—memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi sehat dan aman—tidak lagi terganggu oleh masalah teknis yang seharusnya bisa diantisipasi. []
