Kasus Keracunan Melonjak, DPR Minta Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menuai sorotan setelah maraknya kasus keracunan siswa di sejumlah daerah.
Menurut Puan, persoalan MBG tidak boleh menjadi ajang saling menyalahkan. Ia menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara bersama-sama agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
"Evaluasi harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga kasus ini tidak terulang kembali," ujar Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).
Puan menyebut DPR akan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri akar masalah. Salah satu fokus pengawasan adalah dapur penyedia MBG, guna memastikan keamanan proses produksi makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.
"Kami akan melakukan pengawasan di dapur-dapur MBG yang bermasalah untuk melihat langsung apa penyebabnya. Apakah persoalan terjadi di dapurnya, atau justru di sekolah," jelasnya.
Dengan langkah itu, DPR berharap bisa menelusuri masalah sejak hulu, sehingga penyebab utama keracunan dapat ditemukan dan segera diatasi.
Lonjakan Kasus Keracunan
Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus siswa keracunan MBG mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir.
Data per 14 September 2025 mencatat 5.360 kasus. Namun, hingga 21 September, jumlahnya meningkat menjadi 6.452 kasus, atau bertambah 1.092 kasus hanya dalam tujuh hari.
Lima provinsi tercatat memiliki kasus keracunan tertinggi, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai penghentian program MBG saat ini sulit dilakukan. Pasalnya, program tersebut merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri.
"Presiden merasa program ini strategis untuk dijalankan, dan anggarannya juga sudah disiapkan. Jadi, saat ini yang paling mungkin dilakukan adalah menekan angka keracunan," kata Charles dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9).
Tantangan Menjaga Keberlanjutan
Meski menghadapi tantangan serius, DPR menegaskan bahwa keberlangsungan MBG tetap harus dijaga karena program ini menyangkut pemenuhan gizi siswa di seluruh Indonesia. Namun, standar keamanan pangan, distribusi, serta pengawasan di lapangan menjadi pekerjaan besar yang harus segera dibenahi agar program ini benar-benar memberi manfaat, bukan menimbulkan masalah baru. []
