JASA Bireuen Dukung TA Khalid Perjuangkan Perpanjangan Otsus: Tata Kelola Harus Dibenahi Menyeluruh

BIREUEN- Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk Mauliadi, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Anggota DPR RI asal Aceh, H. TA Khalid, dalam memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di tingkat nasional. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan tersebut harus disertai dengan reformasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kami mengapresiasi konsistensi TA Khalid dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh, khususnya mengenai kelanjutan Dana Otsus. Namun perlu digarisbawahi, bahwa perjuangan ini bukan semata-mata untuk memperbesar alokasi anggaran, melainkan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar berdampak terhadap perbaikan kualitas hidup rakyat Aceh," ujar Mauliadi kepada media, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh mesti melakukan pembenahan mendasar dalam manajemen dana Otsus. Penempatan program dan alokasi anggaran harus diarahkan secara tepat sasaran, serta dikelola secara efisien dan bertanggung jawab, agar memperoleh legitimasi dan kepercayaan lebih besar dari pemerintah pusat.

Mauliadi menyoroti bahwa selama ini dana Otsus yang dikucurkan dalam jumlah besar belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. Sebaliknya, ia menilai, banyak yang justru terseret ke dalam praktik korupsi, pemborosan anggaran, hingga proyek-proyek yang tidak memiliki keberlanjutan maupun kualitas yang memadai.

"Kita tidak ingin perpanjangan Dana Otsus justru menjadi celah baru bagi segelintir elite untuk memperkaya diri. Rakyat Aceh telah terlalu lama menanti perubahan yang nyata. Dana ini harus benar-benar digunakan untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi rakyat," tegasnya.

Dalam konteks itu, Mauliadi menyerukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sipil, LSM, kalangan akademisi, mahasiswa, dan insan pers untuk berperan sebagai pengawas independen dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana Otsus di masa mendatang.

"Perjuangan politik untuk perpanjangan Dana Otsus memang penting, namun tanpa sistem pengawasan yang kuat, kita hanya akan mengulangi babak kelam dalam sejarah pengelolaan anggaran ini. Pengawasan publik adalah kunci agar harapan rakyat tidak kembali dikhianati," pungkasnya.(Rel)