Aceh Utara
Adv
HL
Kominfo Aceh Utara
Bang Panyang: Musrenbang Bukan Seremonial, Tapi Komitmen Membangun Aceh Utara Bangkit
LHOKSUKON – Suasana aula Kantor Bupati Aceh Utara pada Kamis pagi, 12 Juni 2025, terasa berbeda. Deretan kursi penuh diisi oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai lapisan: perwakilan Pemerintah Aceh, DPRA, DPRK, TNI/Polri, akademisi, hingga para pegiat masyarakat sipil. Semuanya hadir dalam satu semangat: merancang arah pembangunan Aceh Utara lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Di tengah suasana formal dan antusias itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi—yang akrab disapa Bang Panyang—mengambil mikrofon dan membuka forum. Namun yang ia sampaikan bukan pidato seremonial biasa. Dengan nada penuh tekad, ia menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen administratif, melainkan amanah besar untuk mewujudkan "Aceh Utara Bangkit, Bangkit, Bangkit!"
"Kita tidak sedang menyusun rencana di atas kertas kosong. Kita sedang menulis masa depan masyarakat kita. Ini adalah komitmen kolektif, bukan sekadar kewajiban administratif," tegas Bang Panyang, memecah hening aula.
Lima Misi, Satu Visi: Aceh Utara Bangkit
Dalam paparannya, Bang Panyang menyampaikan lima misi strategis yang menjadi arah utama pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kelima misi ini dirancang bukan hanya untuk menjawab tantangan masa kini, tetapi juga untuk mengakselerasi transformasi Aceh Utara ke arah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Meutani – Meulaot : Penguatan sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal melalui hilirisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Di tengah suasana formal dan antusias itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi—yang akrab disapa Bang Panyang—mengambil mikrofon dan membuka forum. Namun yang ia sampaikan bukan pidato seremonial biasa. Dengan nada penuh tekad, ia menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen administratif, melainkan amanah besar untuk mewujudkan "Aceh Utara Bangkit, Bangkit, Bangkit!"
"Kita tidak sedang menyusun rencana di atas kertas kosong. Kita sedang menulis masa depan masyarakat kita. Ini adalah komitmen kolektif, bukan sekadar kewajiban administratif," tegas Bang Panyang, memecah hening aula.
Lima Misi, Satu Visi: Aceh Utara Bangkit
Dalam paparannya, Bang Panyang menyampaikan lima misi strategis yang menjadi arah utama pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kelima misi ini dirancang bukan hanya untuk menjawab tantangan masa kini, tetapi juga untuk mengakselerasi transformasi Aceh Utara ke arah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Meutani – Meulaot : Penguatan sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal melalui hilirisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ta Bantu : Pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM.
Meurunoe – Meu Ubat : Peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ta Peugoet – Ta Hiroe – Ta Pubuet : Pembangunan infrastruktur dan konektivitas, termasuk jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan telekomunikasi yang menjangkau desa-desa terpencil.
Meu Agama : Penguatan nilai-nilai keislaman dengan mengedepankan penerapan syariat Islam berlandaskan Ahlusunnah wal Jamaah.
Kelima misi ini bukan sekadar slogan. Menurut Bang Panyang, semuanya lahir dari aspirasi masyarakat, hasil kajian teknokratik, dan masukan dari forum-forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan sejak 2024.
Musrenbang RPJMD kali ini menjadi tonggak penting. Kepala Bappeda Aceh Utara, Drs. Adamy, M.Pd, menyampaikan bahwa proses penyusunan RPJMD telah melewati beberapa tahapan krusial. Mulai dari penyusunan dokumen teknokratik, konsultasi publik yang menjaring aspirasi dari bawah, hingga forum perangkat daerah yang memetakan kebutuhan sektoral.
"Hari ini adalah puncaknya. Kita menyatukan seluruh rekomendasi menjadi satu dokumen strategis yang akan kita jalankan selama lima tahun ke depan," ujar Adamy.
Musrenbang juga melibatkan perwakilan dari Bappeda Aceh, unsur Forkopimda, lembaga vertikal, organisasi perempuan, pemuda, dan tokoh adat. Forum ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan tertulis, tetapi juga memperkuat semangat kolektif antar lembaga.
Regulasi Jadi Rujukan, Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RPJMD 2025–2029 merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun lebih dari sekadar regulasi, yang menjadi kekuatan utama adalah kolaborasi.
Bang Panyang mengingatkan bahwa pembangunan tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah sendiri. Butuh kemitraan kuat dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan dukungan lintas lembaga.
"Tidak ada satu pun visi yang bisa diwujudkan tanpa kebersamaan. Pemerintah Aceh Utara membuka diri untuk kolaborasi dengan siapa saja yang memiliki niat baik untuk daerah ini," kata Wakil Bupati dengan mantap.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam forum Musrenbang adalah pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Dalam lima tahun ke depan, program-program strategis akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi desa, dan pelayanan dasar masyarakat.
Program "ta peugoet – ta hiroe – ta pubuet" mencerminkan semangat tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi desa yang terisolasi akibat jalan rusak atau ketiadaan jaringan komunikasi. Irigasi akan dibangun dan diperbaiki untuk menghidupkan kembali sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat.
Harapan dari Wakil Rakyat dan Akademisi
Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara yang turut hadir dalam forum menyambut baik arah pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang. Ia berharap implementasi RPJMD nantinya benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat kecil.
Sementara itu, perwakilan akademisi dari Universitas Malikussaleh menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi. Ia mengusulkan agar RPJMD disertai indikator kinerja yang jelas dan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra evaluasi independen.
Musrenbang kali ini bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah momen persatuan, di mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan duduk bersama dan menulis masa depan bersama.
Di akhir sambutannya, Bang Panyang kembali mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dan menjadikan RPJMD sebagai pegangan moral, bukan sekadar administratif. "Mari kita bangkit bersama, kita satukan semangat dan energi demi generasi mendatang. Kita wujudkan Aceh Utara yang lebih kuat, adil, dan bermartabat," tutupnya, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. [Adv]
Kelima misi ini bukan sekadar slogan. Menurut Bang Panyang, semuanya lahir dari aspirasi masyarakat, hasil kajian teknokratik, dan masukan dari forum-forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan sejak 2024.
Musrenbang RPJMD kali ini menjadi tonggak penting. Kepala Bappeda Aceh Utara, Drs. Adamy, M.Pd, menyampaikan bahwa proses penyusunan RPJMD telah melewati beberapa tahapan krusial. Mulai dari penyusunan dokumen teknokratik, konsultasi publik yang menjaring aspirasi dari bawah, hingga forum perangkat daerah yang memetakan kebutuhan sektoral.
"Hari ini adalah puncaknya. Kita menyatukan seluruh rekomendasi menjadi satu dokumen strategis yang akan kita jalankan selama lima tahun ke depan," ujar Adamy.
Musrenbang juga melibatkan perwakilan dari Bappeda Aceh, unsur Forkopimda, lembaga vertikal, organisasi perempuan, pemuda, dan tokoh adat. Forum ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan tertulis, tetapi juga memperkuat semangat kolektif antar lembaga.
Regulasi Jadi Rujukan, Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RPJMD 2025–2029 merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun lebih dari sekadar regulasi, yang menjadi kekuatan utama adalah kolaborasi.
Bang Panyang mengingatkan bahwa pembangunan tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah sendiri. Butuh kemitraan kuat dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan dukungan lintas lembaga.
"Tidak ada satu pun visi yang bisa diwujudkan tanpa kebersamaan. Pemerintah Aceh Utara membuka diri untuk kolaborasi dengan siapa saja yang memiliki niat baik untuk daerah ini," kata Wakil Bupati dengan mantap.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam forum Musrenbang adalah pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Dalam lima tahun ke depan, program-program strategis akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi desa, dan pelayanan dasar masyarakat.
Program "ta peugoet – ta hiroe – ta pubuet" mencerminkan semangat tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi desa yang terisolasi akibat jalan rusak atau ketiadaan jaringan komunikasi. Irigasi akan dibangun dan diperbaiki untuk menghidupkan kembali sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat.
Harapan dari Wakil Rakyat dan Akademisi
Ketua Komisi C DPRK Aceh Utara yang turut hadir dalam forum menyambut baik arah pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang. Ia berharap implementasi RPJMD nantinya benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat kecil.
Sementara itu, perwakilan akademisi dari Universitas Malikussaleh menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi. Ia mengusulkan agar RPJMD disertai indikator kinerja yang jelas dan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra evaluasi independen.
Musrenbang kali ini bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah momen persatuan, di mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan duduk bersama dan menulis masa depan bersama.
Di akhir sambutannya, Bang Panyang kembali mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dan menjadikan RPJMD sebagai pegangan moral, bukan sekadar administratif. "Mari kita bangkit bersama, kita satukan semangat dan energi demi generasi mendatang. Kita wujudkan Aceh Utara yang lebih kuat, adil, dan bermartabat," tutupnya, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. [Adv]
Via
Aceh Utara
