Industri Rumah Tangga di Bireuen Diduga Jadi Ajang Pencitraan Oknum DPR-RI

BIREUEN- Industri rumah tangga pengrajin kaleng di Dusun Lagang, Gampong Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, telah lama bergeliat memproduksi peralatan seperti oven, dandang nasi, gayung kopi, hingga cetakan kue. Warisan keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi ini seharusnya mendapat perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya-industri rakyat ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum politisi sebagai panggung pencitraan.

Setiap jelang pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah, wajah-wajah politisi ramai muncul membawa janji manis. Mereka meminta fotokopi KTP warga, menjanjikan bantuan modal usaha, seolah-olah peduli dengan nasib para pengrajin. Namun, setelah pesta demokrasi usai, janji-janji itu raib ditelan waktu. Lima tahun berganti, nasib pengrajin tetap stagnan, bahkan semakin memprihatinkan.

"Setiap pemilu, KTP kami diminta dengan iming-iming bantuan modal usaha. Tapi sampai hari ini tak satu pun janji itu ditepati. Yang kami terima hanya pelatihan-itu pun dari pemerintah daerah atau provinsi," ungkap Junaidi, salah seorang pengrajin kaleng setempat, Rabu (16/4/2025).

Ironisnya, pelatihan yang diberikan sering kali tidak relevan bagi mereka. "Ilmu soal kerajinan kaleng sudah kami kuasai turun-temurun. Yang kami butuhkan itu modal dan bahan baku. Bukan pelatihan semata," tegas Junaidi.

Hal serupa disampaikan Basri, sesepuh pengrajin kaleng. Ia membenarkan bahwa pemerintah memang pernah memberikan bantuan berupa mesin penggulung kaleng, namun mesin-mesin itu justru tidak bisa digunakan karena tidak sesuai kebutuhan industri kecil mereka. "Sampai sekarang mesin itu hanya kami simpan. Tak berguna. Kalau mau lihat, silakan datang langsung," katanya dengan nada getir.

Lebih lanjut, Yuliadi selaku ketua kelompok pengrajin kaleng juga mengaku kecewa. "Kami ini sedang menjerit. Mesin yang diberikan tak sesuai. Pelatihan sudah sering, tapi modal usaha tetap nihil. Kami butuh perhatian serius, bukan janji kosong."

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bireuen, Irfan, mengakui bahwa tidak ada anggaran untuk bantuan langsung kepada pengrajin kaleng. Ia bahkan menyebut mesin yang diberikan kepada para pengrajin kemungkinan besar merupakan Pokir (pokok-pokok pikiran) dari salah satu anggota DPR RI.

"Di dinas kami memang tidak tersedia anggaran untuk bantuan modal atau bahan baku. Kalau pelatihan, itu yang kami bisa fasilitasi. Soal mesin itu, kalau tidak salah itu Pokir dari DPR RI," ujarnya ringan.

Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa perhatian terhadap pelaku industri rumah tangga hanya sebatas wacana dan formalitas. Tak ada upaya nyata untuk mengangkat sektor ini agar mampu bersaing dengan produk pabrikan.

Padahal, jika diberi dukungan yang konkret, industri pengrajin kaleng ini berpotensi menjadi penopang ekonomi lokal. Sayangnya, mereka justru dijadikan komoditas politik musiman—didekati saat kampanye, dilupakan setelahnya.

Sampai kapan pengrajin kecil harus menjadi korban pencitraan? Sampai kapan janji-janji politik hanya jadi ilusi bagi rakyat kecil yang berjuang tanpa pamrih?.(MS)