SAPA Minta Kepala Daerah di Aceh Tunda Pengadaan Mobil Dinas, Ikuti Langkah Bupati Bireuen

BANDA ACEH - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengapresiasi langkah progresif Bupati Bireuen yang mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan luas.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa keputusan tersebut seharusnya menjadi preseden bagi kepala daerah lain di Aceh. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat, seperti tempat tinggal yang layak, harus menjadi prioritas utama dibandingkan pengadaan fasilitas bagi pejabat.

"Kami mengapresiasi kebijakan Bupati Bireuen yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dibanding kepentingan birokrasi. Langkah ini menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat dan patut menjadi contoh bagi bupati dan wali kota lainnya di Aceh," ujar Fauzan, Kamis, 20 Maret 2025.

Ia menambahkan bahwa jika memang pengadaan mobil dinas baru dianggap perlu, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dengan perencanaan yang matang. "Pengadaan kendaraan dinas dapat dilakukan secara bertahap dan proporsional, misalnya satu unit per tahun, agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan publik," tambahnya.

Fauzan menegaskan bahwa seorang pemimpin daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan yang diambil berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia berharap langkah Bupati Bireuen ini dapat menjadi awal dari perubahan paradigma kebijakan di Aceh, di mana kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas utama.

"Kita masih melihat banyak saudara kita di Aceh yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar administrator anggaran. Kebijakan seperti ini harus didukung dan direplikasi di kabupaten/kota lain," tegasnya.

Lebih lanjut, SAPA menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung, di mana Aceh mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 317,4 miliar. Pemotongan ini dipastikan berimplikasi terhadap berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, Fauzan menilai bahwa kepala daerah harus lebih selektif dalam menetapkan prioritas anggaran, dengan menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan birokrasi.

"Kami mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Aceh untuk meninjau kembali rencana pengadaan mobil dinas baru. Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pembangunan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan," pungkasnya.(Red)