Bupati Bireuen Akui Ketergantungan Aceh pada Dana Otsus, Diharapkan Ada Solusi Nyata untuk Kemajuan Daerah

BIREUEN- Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, secara tegas mengakui bahwa Aceh masih menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan. Dalam sebuah pertemuan dengan JASA Bireuen, ia menekankan urgensi perencanaan jangka panjang guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah pasca berakhirnya skema pendanaan.

"Kami menyadari bahwa Dana Otsus memiliki peran krusial dalam menopang pembangunan di Aceh, khususnya di Bireuen. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar pemanfaatannya lebih efektif dan berkelanjutan," ujar Mukhlis.

Ia menambahkan bahwa Aceh perlu mengembangkan kebijakan ekonomi yang progresif, termasuk diversifikasi sektor industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Tanpa langkah konkret yang terstruktur, Aceh berisiko menghadapi stagnasi ekonomi dan keterbatasan fiskal yang dapat menghambat laju pembangunan daerah.

Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Wilayah Batee Iliek, Kabupaten Bireuen, di KCA99 Coffee dan Resto, Cot Bada Tunong, Peusangan, pada Minggu, 23 Maret 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Bireuen. H.  Mukhlis ST dan Wakil Bupati Bireuen, Razuardi, sejumlah anggota DPRK Bireuen, serta para anggota DPRA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua JASA Bireuen, Tgk. Mauliadi, menyoroti ketimpangan dalam distribusi hasil perjuangan Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. Ia mengkritisi bahwa meskipun Aceh telah menerima kucuran dana dalam jumlah besar, kesejahteraan mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), keluarga syuhada, serta masyarakat luas masih jauh dari harapan.

"Hasil perjuangan ini jangan hanya menjadi privilese bagi segelintir elite. Jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru hanya berputar dalam lingkaran kekuasaan, sementara mereka yang dulu berkorban justru hidup dalam keterbatasan," tegas Mauliadi.

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Darma, SH, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak Aneuk Syuhada Aceh di wilayah Batee Iliek. Namun, janji semacam ini telah berulang kali disampaikan tanpa implementasi nyata yang berdampak langsung pada kehidupan para mantan pejuang dan keluarga mereka.

Sementara itu, anggota DPRA, Rusyidi Mukhtar, S. Sos, mengingatkan bahwa perpanjangan Dana Otsus dan alokasi dana migas untuk Aceh harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Ia mempertanyakan sejauh mana dana tersebut benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik dan elite pemerintahan.

Rusyidi Mukhtar juga mengajak seluruh elemen eksekutif dan legislatif untuk bersatu dalam membangun Bireuen dan Aceh secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa perbedaan politik tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi kemajuan daerah, meskipun dalam praktiknya, banyak kebijakan yang masih cenderung berpihak kepada kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra (Obama), para mantan Panglima GAM, dan ratusan Aneuk Syuhada Aceh Wilayah Batee Iliek.

Namun, tanpa adanya kebijakan nyata yang berpihak pada para mantan pejuang dan masyarakat kecil, pertemuan seperti ini berisiko menjadi sekadar ajang seremonial tanpa dampak substantif. Transformasi nyata hanya dapat terwujud melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.(MS)