Uni Eropa Masih Komit Membangun Aceh

BRUSSELS - Tanggal 15 Agustus 2020 menjadi peringatan 15 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang menandai dimulaianya perdamaian di provinsi tersebut menyusul konflik selama 30 tahun.

Memperingati momen krusial tersebut, Uni Eropa, selaku salah satu partisipan dalam upaya perdamaian di Aceh, mengingatkan kembali tentang pentingnya perundingan dan kemauan politik yang kuat guna mencapai perdamaian.

Dengan kedua hal tersebut, "maka perdamaian dapat dicapai bahkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan," kata Juru Bicara Uni Eropa bidang Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Nabila Massrali, dalam pernyataan resmi, Sabtu (14/8/2020).

"Uni Eropa bangga dapat turut memberi sumbangsih dalam proses perdamaian tersebut, yang dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, melalui Misi Pemantauan Aceh yang dikerahkan berdasarkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama Uni Eropa, bersama dengan lima anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) – Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina dan Singapura – serta Norwegia dan Swiss."

"Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya juga turut memberikan bantuan signifikan untuk rekonstruksi Aceh. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi Aceh, serta pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki," jelas Massrali

Ia menambahkan bahwa Uni Eropa menegaskan kembali tekad mereka untuk lebih mengembangkan kemitraan, bersama dengan ASEAN dan Negara-negara Anggotanya, dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan di kawasan. (Lip6)