3 Tahun Kepemimpinan Mawardi Ali- Waled Husaini di Mata Wakil Ketua DPRK Aceh Besar

ACEH BESAR – Kepemimpinan Ir. H. Mawardi Ali dan Tgk. H. Husaini A. Wahab sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar genap tiga tahun sejak dilantik pada 10 Juli 2017 lalu. 

Pasangan yang diusung oleh 11 Parnas dan Parlok ini mengusung visi "Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam", dengan 6 misi didalamnya. 

Diantaranya, Pelaksanaan Syariat Islam melalui penguatan aqidah masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelayanan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Kemudian, Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis mukim dan gampong serta Percepatan laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir dan tertinggal.

Lantas seperti apa kondisi Aceh Besar saat ini? Sudahkah seluruh Visi dan Misi ini terwujud? 

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, SE punya beberapa catatan tentang implementasi seluruh visi dan misi, yang sudah diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2017-2022. 

Politisi PKS ini menilai kebijakan yang sudah dilakukan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab sudah on the track (jalur benar). Hanya saja, perintah itu tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebut saja soal pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyentuh langsung dengan masyarakat bawah, dan menjadi tulang punggung pergerakan sekonomi dalam pemberantasan kemisikinan.

Dia berharap dokumen RPJMK Aceh Besar periode 2017-2022 harus konsisten dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK), terutama dengan berbagai indikator capaian target pembangunan berdasarkan program dan kegiatan tahunan. Sehingga akan kelihatan mana yang sesuai target, mana yang belum sesuai target, dan mana yang belum dilaksanakan sama sekali.

Memang, kata Zulfikar, secara umum jumlah orang miskin di Aceh Besar terus menurun. Namun, jika sektor ini dibina dengan baik, mungkin saja kemiskinan di Aceh Besar akan berkurang secara signifikan.

Belum lagi, sektor pariwisata yang dikaruniai pemandangan alam dan laut yang sangat indah. Sekali lagi, karena kurangnya perhatian pemerintah, sektor ini hanya sedikit sekali mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya melihat, Program Pro Abes yang dicanangkan Pemkab Aceh Besar dibawah kepemimpinan Mawardi Ali- Tgk. Husaini A Wahab sudah sangat bagus. Masalahnya, apakah ini sudah dilakukan secara tepat sasaran, ini juga menjadi PR kita dalam melakukan pengawasan," ungkap Zulfikar Aziz pada media ini, Jumat, 10 Juli 2020.  

Menurut wakil rakyat ini, seharusnya tidak perlu lagi berbicara tantang angka kemiskinan, angka pengangguran, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan di Aceh Besar, karena sudah menjadi program kerja jajaran Pemkab Aceh Besar.

Apalagi, yang diangkat sebagai Kepala Bappeda Aceh Besar sekarang adalah mantan Kabid Ekonomi Bappeda Aceh Besar yang juga tim penyusun RPJMK Aceh Besar 2017-2022, yang sudah sangat mengetahui tentang real dilapangan

"Jadi, insya Allah akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi semua indikator capaian kinerja pembangunan berdasarkan program dan kegiatan SKPK. Semoga saja dapat terwujud," tegasnya.

Kedepan, kata Zulfikar Aziz, semua pihak harus betul –betul fokus dalam pemberantasan kemiskinan. Seperti rutin menggelar pasar murah dan mampu menampung komoditas petani untuk mejaga harga agar normal. 

"Tantangan yang dihadapi akan semakin komplek, terlebih dalam kondisi wabah virus covid 19, yang telah memukul seluruh sendi kehidupan. Pariwisata lesu dan daya beli masyarakat terus menurun," ujarnya.

Sementara itu, kata Zulfikar Aziz, beberapa program lain sudah berjalana dengan baik. Misalnya, soal penegakan syariat islam dan kerja keras dalam mencetak sawah baru untuk mempertahankan predikat daerah swasembada beras dan komoditas lainnya.

Menurutnya, kombinasi antara politisi senior Mawardi Ali dengan ulama kharismatik Tgk H Husaini A Wahab menghadirkan warna baru di Kabupaten Aceh Besar. 

Kepemimpinan periode ini tidak saja bergeliat di tingkat lokal, namun menggema di seluruh penjuru Aceh bahkan nasional. 

Mulai dari Imbauan mengenakan jilbab bagi pramugari seluruh maskapai dan meminta maskapai untuk menghentikan aktivitas penerbangan saat Hari Raya Idul Fitri dan Adha.

"Pengelolaan sampah, penertiban galian C juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh Besar. Bupati dan Wakil Bupati secara terpisah beberapa kali melakukan sidak ke lokasi penambangan material tanpa izin dan tak segan-segan mengambil tindakan tegas.Ini patut kita apresiasi," ungkapnya.

Hasilnya, menurut Zulfikar seluruh kerja keras yang dilakukan Mawardi Ali bersama jajaran telah mendapatkan reward dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Seperti, berhasil mempertahankan Opini WTP 8 kali berturut-turut dan beberapa penghargaan dalam bidang kesehatan termasuk berhasil menekan secara signifikan angka kematian ibu bayi.

Di tingkat provinsi, Aceh Besar pernah mendapatkan penghargaan Gampong terbaik, juara PORA dan MTQ tingkat Aceh dan penghargaan lainnya. 

"Tentu ini semua harus kita apresiasi. Kita berharap apa yang sudah baik dapat dipertahankan, dan yang belum baik dapat memperbaiki agar seluruh visi dan misi Mawardi Ali- Tgk. Husaini A Wabah dapat terlaksana sebelum berakhirnya masa jabatan. Semoga," harap wakil rakyat dari PKS Aceh Besar itu.***