Komisi V DPRA Dukung Pembangunan Rumah Sakit Regional Bireuen

BANDA ACEH - Melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang pedoman penetapan dan pelaksanaan rumah sakit regional. Pemerintah Aceh membangun sebanyak lima rumah sakit regional yang setara dengan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) di Banda Aceh.

Lima wilayah yang dibangun RS Regional tersebut antara lain, di wilayah tengah berada Kota Takengon, wilayah barat selatan dibangun di dua kabupaten yakni Aceh Barat dan Aceh Selatan. Selanjutnya di timur utara terpusat di Bireuen dan Kota Langsa.

Namun, dari lima wilayah tersebut, hanya RS Regional Bireuen yang belum dibangun. Sedangkan empat daerah lainnya yaitu Aceh Tengah, Kota Langsa, Aceh Barat dan Aceh Selatan sedang dalam proses pembangunan.

Karena hanya RS Regional Bireuen yang belum terealisasi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen bersama Direktur Rumah Sakit Umum Dr Fauziah dan stakeholder lainnya menyambangi Komisi V DPR Aceh yang membidangi kesehatan, Kamis 5 Maret 2020.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani mengatakan,Siap mendukung penuh pembangunan RS Regional Bireuen tersebut, mengenai anggaran dapat dibahas nantinya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dan kedepan semua pihak akan duduk kembali.

"Saya pikir, tidak ada masalah mengenai anggaran, Rp 17 triliun APBA. Apalagi, untuk RS Regional itu memang Bireuen sudah tinggal 2 tahun dengan RS Regional tempat lain, seperti di Kota Langsa, Meulaboh, Aceh Tengah dan Aceh Selatan," kata M Rizal Falevi Kirani dalam pertemuan tersebut.

Falevi menyampaikan, pada prinsipnya, Komisi V DPR Aceh tetap memberi dukungan penuh, dan persoalan pembangunan RS Regional Bireuen ini harus terjawab. Mengingat, Bireuen sudah tertinggal jauh dari daerah lain. Karena itu pihaknya berkomitmen untuk mengusulkan anggaran pada 2021, sehingga rumah sakit ini segera terealisasi.

Menurut Falevi, eksekutif dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh harus segera memasukkan anggaran dalam RAPBA 2021, karena jika tidak dimasukkan, bakal menjadi bahaya besar, mengingat pembangunan RS Regional tersebut merupakan mandat dari Peraturan Menteri Kesehatan untuk segera diwujudkan.

"Kemudian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh juga disebutkan bahwa rumah sakit regional harus segera dibangun dan difungsikan," ujarnya.

Keyakinan Falevi kalau RS Regional Bireuen ini akan segera terealisasi, karena ia melihat Pemkab Bireuen sudah menyiapkan berbagai persyaratan sebagaimana yang telah dipaparkan Wakil Ketua DPRK Bireuen. Mulai dari lahannya sudah tersedia, hingga sertifikat yang sedang di proses, dan Insyaallah bakal diselesaikan secara keseluruhan dalam beberapa pekan kedepan.

Namun sebelum berjalan, Falevi mengingatkan agar Pemkab harus benar-benar memperhatikan kualitas bangunannya. Jangan kemudian setelah dibangun menimbulkan masalah baru seperti di beberapa daerah lain.

Kata Falevi, saat ini masih sangat banyak pembangunan yang tidak berkualitas, karena itu kedepan perlu dilakukan pengawasan secara objektif, tanpa memandang siapa bekerja, meskipun teman sendiri atau orang yang dikenal. Mengingat, persoalan rumah sakit itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak.

Kemudian, semua tahapannya harus dilengkapi seperti masalah izin lingkungan, Analisis Terhadap Dampak Lingkungan (Amdal), apalagi persoalan Amdal RS Dr Fauziah sudah mendapat kritikan dari lembaga masyarakat sipil.

"Pada prinsipnya persoalan anggaran tidak masalah, yang penting kami ingin tahu bahwa apakah izin lingkungan, Amdal nya sudah siap, kemudian dokumen-dokumen lain, itu yang paling penting," tegas politikus Partai Naggroe Aceh (PNA) itu.

Falevi menuturkan, permasalahan administrasi dan regulasi jangan sampai dilangkahi. Jika semua itu sudah disiapkan. Maka dalam waktu dekat ini Komisi V DPR Aceh bakal turun ke lokasi guna meninjau kesiapan disana, serta ingin membuktikan bahwa Pemkab Bireuen benar-benar serius membangun RS Regional tersebut.

"Hari Selasa nanti kita melihat lokasi di sana, apakah benar-benar sudah siap, dan juga kami mau membuktikan kalau Pemkab Bireuen betul-betul serius ingin membangun rumah sakit regional," tuturnya.

Falevi mengajak Pemkab Bireuen belajar dari pemerintah kabupaten yang sudah membangun, tetapi meninggalkan masalah lain. Untuk itu, Bireuen harus menunjukkan bahwa akan selalu mengawal ketat pembangunan RS Regional itu kedepannya, sehingga hasilnya berkualitas dan sesuai harapan.

Falevi menambahkan, mengenai SDM dirinya sangat optimis melalui beasiswa pemerintah Aceh sudah banyak melahirkan dokter spesialis. Tetapi selama ini mereka kurang didistribusikan ke daerah dan menumpuk semuanya di ibu kota provinsi.

"Dengan adanya RS Regional, dan ini tugasnya pemerintah provinsi, saya pikir pasti bisa didistribusikan semua dokter spesialis untuk bertugas di RS Regional. Jadi tidak menumpuk harus bekerja di Banda Aceh semua," pungkas Falevi. (red)