DPRK Diminta Tuntaskan Pembahasan Qanun Prioritas Daerah

author photoKherry Leib
13 Jan 2020 - 21:37 WIB

PIDIE JAYA - Rapat Paripurna pertama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) masa Persidangan II tahun 2020 di Gedung DPRK Pidie Jaya Senin (13/01/2020).

Bupati Pidie Jaya, Aiyub Bin Abbas dalam sambutannya meminta DPRK Qanun yang jadi Prioritas Daerah selesai dibahas pada awal tahun karena Qanun tersebut merupakan penjabaran Visi Misi Lanjutan masa Jabatan tahun 2019-2024.

Adapun Qanun yang jadi Prioritas  adalah Qanun tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pidie Jaya.

Selain Penyelesaian  Qanun Prioritas kepada Wakil Rakyat juga diminta untuk bisa menyelesaikan Rancangan Qanun  (Raqan) tersebut diawal Tahun Pemerintah juga mengusulkan  perubahan tentang Qanun Pendapatan Asli Daerah (PAD)melalui sektor pajak dan Restribusi.

Dalam sambutan Pembukaan Rapat Paripurna 1 yang dihadiri 23 anggota Dewan, Dandim dan Kapolres tersebut Bupati meminta supaya Qanun yang sudah dibahas pada tahun sebelumnya bisa diselesaikan pada tahun 2020,

Sementara itu selain diharapkan penyelesaian Qanun Otoritas dan yang belum selesai Kepada Dewan yang dipimpin A.Qadir Jailani tersebut Bupati juga mengusulkan 11 Qanun lainnya antara lain:

1. Rancangan qanun kabupaten pidie jaya tentang pembangunan jangka menengah kabupaten Pidie jaya tahun 2019-2024.

2. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang perlindungan lahan pertanian pangan.

3. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang perubahan atas kanun kabupaten Pidie jaya nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pidie jaya.

4. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang pembentukan badan usaha milik daerah kabupaten Pidie jaya.

5. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang rencana detil tata ruang mereudu raya.

6. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang rencana detil tata ruang kecamatan bandar baru.

7. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang perlindungan anak.

8. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

9. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang rencana detil tata ruang kecamatan trienggadeng.

10. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang rencana detil tata ruang kecamatan bandar dua.

11. Rancangan qanun kabupaten Pidie jaya tentang tentang pajak hotel. (KH)
KOMENTAR