HRD: Bersama PKB Siap Mendukung dan Mengawal Jokowi Untuk Membangun Ekonomi Aceh

JAKARTA- H.Ruslan M.Daud menyatakan ia bersama PKB siap mendampingi Presiden Jokowi dalam melaksanakan pembangunan khususnya untuk Aceh. Ketua Umum PKB, KH Muhaimin Iskandar kerap mengingatkan kami agar selalu menjaga amanah rakyat yang telah memilih PKB. Sesuai dengan peran dan fungsi DPR yaitu dengan menitikberatkan pada pengawalan agar pembangunan berpihak kepada rakyat kecil, berkeadilan dan merata untuk seluruh pelosok di Indonesia, termasuk Aceh,

 

HRD yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKB menjelaskan bahwa dia akan menjalan fungsi pengawalannya secara maksimal dengan cara mengingatkan pemerintahan Jokowi - Ma'aruf agar selalu melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Aceh.

Dan menurut BPS, saat ini Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam termiskin di Indonesia. Untuk itu,  saya bersama PKB akan memberi masukan yang konstruktif sehingga angka kemiskinan Aceh bisa ditekan, kata Ruslan usai menghadiri acara pelantikan presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR RI Jakarta. Minggu (20 Oktober 2019).

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok saya sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Aceh 2, saya akan menyampaikan kepada pemerintah Jokowi agar membangun struktur ekonomi Aceh yang produktif, mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang dalam visi-misinya, jelas mantan Direktur Acheh World Trade Center (AWTC). 

HRD menambahkan bahwa secara geografis Aceh terletak di jalur lalulintas dunia, karena itu pasar Aceh berpotensi tidak hanya hanya untuk pasar domestik akan tetapi juga pasar International, tegas HRD. Karenanya saya akan mendorong agar infrastruktur yang dibangun harus mendukung konektivitas Aceh dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailan, Myanmar, India khususnya kepulauan Andaman,

Nikobar dan Juga India daratan serta beberapa Negara lainnya. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang juga disampaikan saat pidato pelantikan beliau dimana fokusnya adalah membangun infrastruktur dan fasilitas yang akan menumbuhkan ekonomi rakyat. 

Lebih lanjut Bupati Bireun Periode 2012-2017 tersebut mengapresiasi ikhtiar Presiden Jokowi yang selama ini telah berupaya untuk melakukan kerja sama dengan India dalam rangka mewujudkan program pembangunan pulau-pulau terluas di wilayah perbatasan Indonesia.

Sebagai perwakilan rakyat Aceh, saya akan mendorong lebih kuat lagi agar terjadi percepatan konektivitas dagang antara Aceh dan India. Sebagaimana diketahui di bawah Koordinasi Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia sudah membentuk Tim khusus yang saat ini sedang bekerja untuk menciptakan ruang hukum,

ekonomi dan politik sehinga dalam waktu yang tidak lama lagi, kerja sama ekonomi antara Aceh dengan India, Malaysia, Thailan  dan negara-negara lainnya yang berdekatan dengan Aceh dapat terwujud, jelas HRD.

Disamping itu lanjut HRD, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya cukup dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, jembatan, Irigasi dan lain-lain, tapi juga dibutuhkan peningkatan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga disarankan memberi insentif kepada dunia usaha guna membuka lapangan kerja, tambanya.

Peningkatan akses permodalan untuk pembukaan lapangan kerja, menurut HRD, bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah yang saat ini sebesar 4,03 persen, berada pada peringkat 30 dari 34 provinsi dan masih berada di bawah rata-rata Nasional yang telah mencapai 5,03 persen,"terang Mantan Bupati Bireuen H Ruslan M Daud tersebut.(MS)