Abu Suhai Harap PAD Harus Tuntas Sebelum APBK 2020 Jangan Sampai Jalan Ditempat

author photoM. Sulaiman
2 Okt 2019 - 19:03 WIB

BIREUEN- menuain berbagai persoalan yang terjadi selama ini dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen,  salah satunya Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bireuen, kerap bermasalah dan selalu terjadi jalan ditempat. Permasalahan terjadi yaitu mekanisme pengutipan retribusi untuk pemasukan PAD sendiri. Dan diharapkan sebelum pembahasan Anggaran APBK Bireuen tahun 2020, maka permasalah itu harus dituntaskan terlebih dulu, jangan sampai jalan ditempat.

Suhaimi Hamid, S.Sos. Anggota DPRK Bireuen dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kepada Wartawan usai mengikuti rapat Paripurna Pengumuman Fraksi-fraksi, pada Rabu (2/10/2019).

Menyebutkan setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen, selalu yang paling lama dibahas terkait PAD Bireuen.

" Suhaimi berharap, sebelum pembahasan Anggaran APBK tahun 2020 maka terlebih dahulu masalah PAD ini dibahas, sehingga nantinya tak jadi persoalan saat pembahasan anggaran," sebut pria yang karab disapa Abu Suhai tersebut. 

Lanjutnya lagi, kerap terjadi permasalahan mekanisme dan sumber-sumber PAD baru haruslan dicari serta pemecahan dan solusi pengutipan PAD nya juga mesti diselesaikan oleh pihak eksekutif kita berharap jangan selalu permasalahan tersebut jalan ditempat.

Permasalahan Selama ini, terjadi persoalan dalam hal mekanisme pengutipan dan retribusi PAD oleh pihak ketiga yang tak jelas penyebabnya, setoran ke kas daerah juga menjadi tak jelas. Sehingga menjadi dugaan penyimpangan dan terjadi kebocoran.

"Untuk dapat mengatasi persoalan PAD haruslah dibahas terlebih dulu secara khusus sebelum pembahasan APBK, agar nantinya saat pembahasan anggaran, menyangkut PAD sudah diselesaikan atau diberesin.Dengan demikian pembahasan APBK juga lancar dan tak berlarut-larut seperti sebelum-sebelumnya," tegas Abu Suhai yang juga Sekretaris PNA Bireuen dengan nada kesal. 

Sehubungan dengan pembahasan APBK tahun 2020, lanjutnya, pihak eksekutif bersama legislatif akan memulai pembahasan pada Noveber 2019, dan dia berharap tak terjadi keterlambatan dalam pembahasan anggaran supaya tidak didenda dan tak dibayar gaji selama enam bulan harap Abu Suhai.(MS) 

KOMENTAR