Gusmeri : Pemko Banda Aceh Percepatan Solusi Permasalahan Tanah Ulee Lheue - Gampong Pande

author photoPutri Ulan Dari
24 Apr 2019 - 19:41 WIB

BANDA ACEH - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tidak tinggal diam terkait adanya permasalahan tanah yang menjadi jalur lalu lintas Ulee Lheue -Gampong Pande, tentunya berbagai upaya dan solusi terus dilakukan agar jalan tersebut kembali dapat diakses oleh masyarakat. 

Sebelumnya di jalan tersebut digali parit besar yang membuat jalan ini susah untuk diakses.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Ir Gusmeri MT, menyebutkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh siap melayani dengan baik dan tidak ingin terjadi keributan terkait permasalahan tersebut.

"Sebetulnya kita tidak mau ribut-ribut karena kita anggap itu jalan milik umum, akhirnya kita mau bebaskan dengan cara kita anggarkan di APBD 2019 ini. Akan tetapi pada saat negosiasi harga tidak ada kesepahaman dan kesepakatan. Beliau minta empat juta per meter," ungkapnya Gusmeri saat wawancara kepada awak media, Rabu (24 April 2019).

Menanggapi persoalan tersebut, Gusmeri bersama Sekda langsung menindak lanjuti beraudensi ke kepala Dinas Perhubungan Aceh guna menjelaskan kondisi jalan samping pelabuhan sambil minta izin dibuka pagar. 

"Alhamdulillah kadishub provinsi pak junaidi sangat setuju, mendukung, dan mengizinkan apa yang kita lakukan, bahkan beliau suruh buka secukupnya sesuai kebutuhan, atas nama untuk kepentingan masyarakat beliau sangat mendukung." Sebut Gusmeri.

Dikatakannya, tentu pemerintah tidak bisa memberikan harga sewenang-wenang, pemerintah ada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) namanya dari konsultan tim penilai dan itu dipakai oleh pemerintah diseluruh indonsia sekarang.

"Bahkan tim penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sudah mengukurnya, yakni Rp 1,6 juta per meter," Ujarnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh tidak berhenti disitu, berbagai upaya dilakukan. "Kita tidak berhenti disitu, bahkan kita masih melakukan negosiasi hingga tadi malam, namun pemilik tanah masih bertahan dengan harga empat juta per meter." Pungkas mantan Asisten Keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banda Aceh ini.

Menurut Gusmeri, alternatif yang dilakukan pihaknya dengan membuka pagar pelabuhan Ulee Lheue yaitu dengan mengambil space sebesar bidang jalan. Dan itu nantinya akan dibuka dan menjadi jalan umum.

Bahkan hari selasa 23 april, Dinas PUPR kota Banda Aceh sudah action dengan memasang patok di lokasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kadis Perhubungan kota Banda Aceh.

"Hari ini kita sudah bongkar pagar dan rencana besok kita akan potong pohon untuk landclearing," ungkap Gusmeri.

Ketika ditanyai terkait kenapa baru sekarang permaslahan ini muncul. Menurut Gusmeri pihaknya beranggapan bahwa jalan tersebut tidak ada pemilik. Jalan itu sudah lama dipakai oleh umum dan tidak pernah komplain, pihaknya juga sudah mencari tau dengan camat dan lainnya bahwa tidak ada yang bisa memastikan bahwa jalan itu milik yang bersangkutan.

Gusmeri kembali menekankan bahwa pemerintah tetap akan membuka jalan alternatif dengan membuka pagar pelabuhan untuk menjadi jalan umum, dan hari ini mulai dikerjakan. 

Gusmeri juga mengajak bahwa perkara ini hendaknya bisa diselesaikan secara baik dan sesuai dengan bukti yang ada.
KOMENTAR