Plt Gubernur Aceh Peringati Hut Satpol PP ke - 69, Sat Linmas ke - 57 dan WH ke 16

author photoPutri Ulan Dari
27 Mar 2019 - 08:30 WIB

THE ATJEH NET, BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh menjadi Inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke - 69, Sat Linmas ke - 57 dan WH ke - 16 Tahun 2018 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (26 Maret 2019) pagi.

Dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang dibacakan langsung oleh Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT mengatakan, Satpol PP, Sat Linmas, dan WH bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif. Tetapi lebih dari itu, mereka harus berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kata Mendagri, Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan proses demokrasi, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presidan serta Legislatif. Oleh kareana itu, ia mengajak seluruh aparatur pemerintahan dan komponen bangsa lainnya untuk menyukseskan pesta demokrasi itu.

"Mari bersama-sama kita jaga kualitas penyelenggaraan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, Luber dan Jurdil serta bermartabat. Menjadi barisan terdepan dalam melawan 'racun demokrasi', yaitu politik uang, politisasi SARA, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks," kata Tjahjo.

Oleh sebab itu, Satpol PP, Sat Linmas dan WH yang telah memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai dalam menjalankan kemanan diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu sampai kepada lapisan masyarakat. "Dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban, sungguh-sungguh saya ingatkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum ini," ujar Mendagri.

Pemerintah daerah harus melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur, melakukan penguatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas fungsi. "Serta, mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD," ujarnya.
KOMENTAR