AMMPAS Menolak Perayaan HUT Aceh Singkil HANYA Hamburkan Uang dan Tidak Berdampak untuk Masyarakat

BANDA ACEH --- Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa pemuda peduli aceh singkil (AMPPAS) melakukan unjuk rasa di bundaran simpang lima banda aceh, Senin 30 April 2018.

Mereka menolak perayaan hari jadi aceh singkil yang ke 19 karena dianggap menoton dari tahun ke tahun dan terkesan menghambur-hamburkan uang daerah yang tidak ada dampak dirasakan masyarakat aceh singkil.

Zulkarnain pohan selaku koordinator aksi menyampaikan sejauh ini belum terlihan capaian DULSAZA selama kepemimpinan, terkesan daerah aceh singkil jalan di tempat, tidak ada perubahan yang selama ini ditawarkan kepada masyarakat. 

"Jika seperti ini terus kapan aceh singkil  bisa hijrah dari daerah tertinggal dan termiskin," tegasnya.

Tambahnya lagi, penggunaan uang sebesar miliyaran rupiah untuk perayaan ulang tahun aceh singkil adalah sikap boros dan poya-poya yang tidak baik untuk daerah. 

Bayangkan saja jika uang sebesar itu dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir, berapa banyak masyarakat yang akan terbantu dan manfaatnya lebih dapat dirasakan, ujarnya. 

Hal yang lebih miris puluhan juta rupiah  harus dikeluarkan hanya untuk menyewa artis untuk menghibur masyarakat, padahal masyarakat sedang dilanda bencana, ungkapnya.

Jamaluddin juga berorasi ulang tahun yang ke 19 ini dihadiahkan kado terindah langsung dari alam yaitu banjir. 

Menurut amppas itu sebuah teguran  agar banjir segera diberikan solusi agar masyarakat tidak terkena dampak dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di tambah lagi AMPPAS menilai Pemerintah Aceh Singkil terlihat masih setengah hati dalam membebaskan Aceh Singkil dari ketertinggalan. Hal ini terlihat dari program perioritas Pemkab Aceh Singkil yang mengesampingkan persoalan banjir, padahal salah satu indikator daerah tertinggal adalah karakteristik daerah yakni mencakup tingkat kerawanan bencana. 

Jika pengendalian banjir tidak dilakukan secara kongkret dan integrasi maka pembebasan Aceh Singkil dari ketertinggalan sebagaimana di dengung-dengungkan DulSaza tak lebih dari mimpi. 

Padahal sebelumnya pernah disampaikan akan  ada solusi banjir jika kami sudah setahun memimpin aceh singkil DULSAZA, kata jamaluddin.

Kemudian zulkarnain kembali menyampaikan masalah sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan  yang sampai sekarang belum terselesaikan, hingga membuat masyarakat resah dan merasa seperti tuan yang menjadi budak di daerah sendiri.

Mereka  minta kepada bupati agar betul betul serius dan menindak tegas terhadap pelaku pembalakan liar atau Ilegal Loging yang diduga menjadi pemicu utama banjir.

Sejauh ini, menurut amatan AMPPAS, hutan produksi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil hampir gundul akibat aksi pembalakan liar. "Sementara pasokan kayu selalu ada. Layak di duga ini ilegal. Oleh karenanya, kita meminta pemerintah dan pejabat yang berwenang untuk mengusut tuntas," pungkas zulkarnain pohan.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah daerah dituntut untuk serius menyelesaikan dan mencarikan solusi sebelum hutan Aceh Singkil gundul. 

Di tambah lagi , pihaknya sangat pesimis jika pemerintah tidak serius menangani persoalan tersebut, sampai kapan pun Aceh Singkil tidak akan pernah terbebas dari bencana banjir, tambah zul.

Zulkarnain pohan menilai pemerintah Aceh Singkil hari hingga saat ini masih belum mempersiapkan langkah-langkah kongkret untuk menyambut program perioritas Aceh Kreatif dari Pemerintah Aceh yang telah termaktub dalam RPJMA tahun 2017-2022, padahal Aceh Singkil menjadi salah satu kawasan utama untuk implementasi program Aceh Kreatif ini, terbukti hingga saat ini master plan untuk penguatan sektor wisata diwilayah  ini belum disiapkan secara matang. Jika pemkab lalai dan tidak menangkap peluang besar ini tentunya daerah dan rakyat akan sangat dirugikan. 

Untuk itu, maka kami mendesak pemerintah Aceh Singkil untuk segera mengevaluasi diri, prioritaskan persoalan yang perioritas bukan justru hanya mengumbar pencitraan tanpa pembuktian, pungkasnya.

Perlu menjadi catatan bahwa Aceh Singkil bukan hanya harus terbebas dari ketertinggalan tetapi juga penjajahan dengan pola penguasaan lahan.. hampir 90 persen lahan Aceh Singkil bukan lah milik orang singkil, sehingga muncul pertanyaan hingga ulang tahun ke berapa kita merayakan kemerdekaan orang lain untuk berkuasa di negeri kita, tegasnya. (r)