News
ATJEH NET, BANDA ACEH - LEMBARAN baru pemberantasan korupsi di Aceh telah dimulai, sejalan dengan disepakatinya komitmen bersama antara KPK dan pemerintah Aceh yang dituangkan dalam rencana aksi Pemberantasan korupsi secara terintegrasi.
Hasil pantauan dan pengamatan LSM Gadjah Puteh, Upaya tersebut merupakan respon positif guna menghadapi masalah korupsi di Aceh yang sudah akut. Hal ini tentunya membangkitkan kembali harapan masyarakat Aceh untuk meraih masa depan yang lebih bermartabat.
Pada saat penandatanganan komitmen beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh menyatakan, tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan dokumen rencana aksi ini sehingga upaya pemberantasan korupsi di Aceh terlaksana dengan baik, ditempat yang sama Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga menyatakan, kegiatan ini diselenggarakan karena adanya sejumlah latar belakang. Diantaranya kekhususan Aceh yang membuat Provinsi paling ujung sumatera ini mendapat kucuran dana otonomi khusus yang jumlahnya triliunan rupiah dan disinyalir masih lemah dalam implementasi serta penyalurannya yang belum tepat sasaran bahkan tidak mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Aceh.
Sayed Zahirsyah selaku Direktur Eksekutif Gadjah Puteh sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat di Aceh menyampaikan harapannya, dokumen yang telah ditandatanganani dalam bentuk komitmen bersama pada Agustus lalu, hendaknya dibungkus dengan semangat perubahan secara menyeluruh dan bukan cuma seremoni pemanis bibir belaka.Tentunya harus dimulai oleh Gubernur agar menjadi semangat bersama seluruh elemen rakyat Aceh, sehingga anti korupsi menjadi budaya di Aceh.
"Hampir seluruh korupsi di Aceh bermula di Pemerintahan Aceh, untuk itu Gubernur harus berani melakukan pembersihan yang dilakukan oleh oknum dijajarannya, jika semua sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku pastinya korupsi tidak akan terjadi", tutur Sayed kepada wartawan (8/9).
Sayed juga menyatakan, berkaitan dengan telah bergulirnya persiapan menghadapi perhelatan politik untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Aceh, hendaknya dapat dijadikan momentum untuk membuktikan komitmen Gubernur Aceh dan seluruh aparaturnya dalam hal pemberantasan korupsi. Pilkada Aceh 2017 perlu dicanangkan sebagai era baru dalam mewujudkan pemimpin Aceh baru yang amanah dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan ini, akan lebih elok jika Gubernur Aceh mewarnai peristiwa politik akbar tahun 2017 dengan sebuah ajakan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menjunjung tinggi marwah Aceh yang berbasis pada filosofi PINTU ACEH yakni Pilkada Aceh terbuka bagi Pemimpin jujur dan tertutup bagi pemimpin korup. filosofi ini hendaknya mengakar bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi filter yang sangat efektif dalam menentukan pemimpin aceh kedepan.
"Masyarakat jangan lagi gampang dibuai dengan janji palsu salah satu calon, jangan biarkan sosok yang korup dan tidak bermoral memimpin Aceh tercinta ini" pungkas Sayed.
Dirinya menambahkan, harapan rakyat Aceh untuk hidup lebih manusiawi dan bermartabat berada dipundak pemimpin negeri syariat ini, mulai dari Gubernur dan Bupati/Walikota ditiap wilayahnya. Jangan kecewakan lagi rakyat Aceh dengan dalih demokrasi dan perjuangan, karena hanya akan memperburuk cita-cita perdamaian.
"Damai Aceh sejatinya bukan semata-mata menghentikan pertikaian bersenjata, tetapi yang terpenting adalah menghentikan sama sekali kemiskinan dan ketidakadilan diseluruh Aceh, damai Aceh harus diisi dengan kembali berperang untuk menghadapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang sesungguhnya menjadi musuh bersama dan ancaman faktual rakyat Aceh" tegas Sayed.
Ia juga menambahkan, agar seluruh masyarakat Aceh bersatu dalam mempersiapkan pemimpin yang amanah, jangan cederai perdamain ini dengan dengan bujuk rayu para pembohong. Aceh bermartabat hanya dapat digapai dengan motivasi dan spirit ukhuwah yang kuat.
"Rakyat penentu kedaulatan tertinggi yang punya hak absolut memilih, memberikan peluang bagi para koruptor dan pembohong adalah dosa besar, nantinya seluruh masyarakat Aceh juga yang akan merasakan azab-Nya" tutup Patih Gadjah Puteh.
LSM Gadjah Puteh Minta Pemberantasan Korupsi di Aceh Jangan Sebatas Seremoni
Hasil pantauan dan pengamatan LSM Gadjah Puteh, Upaya tersebut merupakan respon positif guna menghadapi masalah korupsi di Aceh yang sudah akut. Hal ini tentunya membangkitkan kembali harapan masyarakat Aceh untuk meraih masa depan yang lebih bermartabat.
Pada saat penandatanganan komitmen beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh menyatakan, tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan dokumen rencana aksi ini sehingga upaya pemberantasan korupsi di Aceh terlaksana dengan baik, ditempat yang sama Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga menyatakan, kegiatan ini diselenggarakan karena adanya sejumlah latar belakang. Diantaranya kekhususan Aceh yang membuat Provinsi paling ujung sumatera ini mendapat kucuran dana otonomi khusus yang jumlahnya triliunan rupiah dan disinyalir masih lemah dalam implementasi serta penyalurannya yang belum tepat sasaran bahkan tidak mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Aceh.
Sayed Zahirsyah selaku Direktur Eksekutif Gadjah Puteh sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat di Aceh menyampaikan harapannya, dokumen yang telah ditandatanganani dalam bentuk komitmen bersama pada Agustus lalu, hendaknya dibungkus dengan semangat perubahan secara menyeluruh dan bukan cuma seremoni pemanis bibir belaka.Tentunya harus dimulai oleh Gubernur agar menjadi semangat bersama seluruh elemen rakyat Aceh, sehingga anti korupsi menjadi budaya di Aceh.
"Hampir seluruh korupsi di Aceh bermula di Pemerintahan Aceh, untuk itu Gubernur harus berani melakukan pembersihan yang dilakukan oleh oknum dijajarannya, jika semua sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku pastinya korupsi tidak akan terjadi", tutur Sayed kepada wartawan (8/9).
Sayed juga menyatakan, berkaitan dengan telah bergulirnya persiapan menghadapi perhelatan politik untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Aceh, hendaknya dapat dijadikan momentum untuk membuktikan komitmen Gubernur Aceh dan seluruh aparaturnya dalam hal pemberantasan korupsi. Pilkada Aceh 2017 perlu dicanangkan sebagai era baru dalam mewujudkan pemimpin Aceh baru yang amanah dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan ini, akan lebih elok jika Gubernur Aceh mewarnai peristiwa politik akbar tahun 2017 dengan sebuah ajakan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menjunjung tinggi marwah Aceh yang berbasis pada filosofi PINTU ACEH yakni Pilkada Aceh terbuka bagi Pemimpin jujur dan tertutup bagi pemimpin korup. filosofi ini hendaknya mengakar bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi filter yang sangat efektif dalam menentukan pemimpin aceh kedepan.
"Masyarakat jangan lagi gampang dibuai dengan janji palsu salah satu calon, jangan biarkan sosok yang korup dan tidak bermoral memimpin Aceh tercinta ini" pungkas Sayed.
Dirinya menambahkan, harapan rakyat Aceh untuk hidup lebih manusiawi dan bermartabat berada dipundak pemimpin negeri syariat ini, mulai dari Gubernur dan Bupati/Walikota ditiap wilayahnya. Jangan kecewakan lagi rakyat Aceh dengan dalih demokrasi dan perjuangan, karena hanya akan memperburuk cita-cita perdamaian.
"Damai Aceh sejatinya bukan semata-mata menghentikan pertikaian bersenjata, tetapi yang terpenting adalah menghentikan sama sekali kemiskinan dan ketidakadilan diseluruh Aceh, damai Aceh harus diisi dengan kembali berperang untuk menghadapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang sesungguhnya menjadi musuh bersama dan ancaman faktual rakyat Aceh" tegas Sayed.
Ia juga menambahkan, agar seluruh masyarakat Aceh bersatu dalam mempersiapkan pemimpin yang amanah, jangan cederai perdamain ini dengan dengan bujuk rayu para pembohong. Aceh bermartabat hanya dapat digapai dengan motivasi dan spirit ukhuwah yang kuat.
"Rakyat penentu kedaulatan tertinggi yang punya hak absolut memilih, memberikan peluang bagi para koruptor dan pembohong adalah dosa besar, nantinya seluruh masyarakat Aceh juga yang akan merasakan azab-Nya" tutup Patih Gadjah Puteh.
Via
News
