Kunker Anggota Dewan ke 5 Benua, Pajan loem?

Bagi saya pribadi, ketika awal saya membaca di salah satu surat kabar tentang hal ini saya menyikapinya yaa biasa-biasa saja. Karena hal itu sudah umum dilakukan oleh pejabat pemerintah dan anggota Dewan di seluruh Indonesia di setiap kabupaten dan Kota. Karena memang mekanisme dan aturannya telah diatur dalam peraturan menteri dalam Negeri no 11 tahun 2011.

Yang menjadi tidak biasa dan bahkan luar biasa bagi saya adalah, ketika mana mereka tidak bisa menempatkan skala prioritas, program mana yang semestinya di dahulukan dan di prioritaskan dan mana yang yang seharusnya di jadikan program cadangan.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sejauh mana kunjungan itu memberi arti positif bagi Daerah? Butuhkah dalam konteks saat ini program itu direalisasikan? Sebuah keharusan kah undangan itu harus di penuhi? Yuk kita kupas bersama-sama pada kesempatan ini. Mungkin sudah banyak yang mengomentari masalah ini di hampir semua media cetak dan online dalam hal ini. Saya rasa sangat wajar masyarakat mengkritisi hal itu. Toh yang mereka gunakan kan uang Rakyat bukan uang pribadi ataupun uang dari hasil tabungan dari tiap-tiap anggota dewan.

Ada sedikit cerita yang ingin saya sampaikan disini. Saya pernah sempat lama berdomisili di salah satu negara di luar Indonesia. Kebetulan saya waktu itu ketua ADSA (Aceh Darussalam student's Association). Sempat kami di undang beberapa kali ke Embassy. Hal undangannya adalah Tatap muka mahasiswa dengan beberapa rombongan anggota DPD RI (kerennya Bapak-bapak Senator) dan juga rombongan dari DPR RI. Itu sudah memang progam rutin di tiap tahunnya.

Ya, itu tadi menyangkut masalah kunjungan kerja. Sekali dua kali kami hadiri dan kami penuhi undangan itu. Ketiga kalinya kami putuskan dalam rapat, untuk atas nama undangan tatap muka kunjungan Anggota dewan dalam rangka kunjungan kerja kami tidak akan menghadirinya lagi. Tidak jarang juga  ketika kami menghadiri acara tersebut kritikan pedas yang  kami sampaikan dan kami lontarkan pada event acara-acara seperti itu langsung secara tatap muka. Berharap agar kami kedepan tidak akan di undang lagi ke Kedutaan Indonesia untuk menghadiri acara tersebut. Secara esensi dan substansial semua adalah bual-bual alias bullshit belaka. Karena memang bukan kunjungan kerja yang di lakukan malah sebaliknya jalan-jalan, shopping dan menghambur-hamburkan uang Rakyat. Kembali lagi Pajan loem??.

Menurut saya, bukan tidak boleh kunjungan kerja atau study banding di lakukan, selama itu menjadi sebuah kebutuhan bagi Daerah dan urgent silahkan-silahkan saja. Saya,ingin bertanya kepada Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat. Kalau memang kunjungan keluar Negeri atau bahkan kunjungan ke langit ke tujuh sekalipun yang anda rasa dan anda nilai itu perlu untuk memperkaya referensi agar nantinya bisa dijadikan contoh untuk pembangunan di Daerah di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dibidang lainnya.

Bisakah Bapak-bapak sekalian menjamin hasil dari kunjungan itu bisa membawa perubahan secara mendasar untuk daerah kita?? Artinya contoh kecil, kalau anda sekalian bisa menjamin dari hasil kunjungan itu Masyarakat bisa berubah taraf hidupnya, pendapatan perkapitanya dalam setahun bisa stabil, kelaparan dan kemiskinan bisa dihilangkan? Kalau itu bisa Bapak-bapak sekalian lakukan. Saya orang yang pertama setuju dan sepakat bahkan menganjurkan Bapak-bapak Dewan yang terhormat sekalian, sesering mungkin lakukanlah kunjungan kerja ke seluruh titik dunia. Agar taraf kehidupan masyarakat Aceh bisa jauh lebih baik. Silahkan gunakan fasilitas Negara demi kemajuan Daerah. Tapi kalau program itu hanya semata-mata hambur-hambur uang, bersenang-senang.

Ketahuilah Bapak-bapak sekalian akan terkena imbas sanksi sosial dan bahkan Syar'i  dalam pandangan agama anda-anda sekalian akan termasuk golongan orang-orang yang tercela di mata Allah swt. Karena jabatan anda adalah perwakilan Rakyat, yang mewakili dan yang merealisasikan suara Rakyat untuk kesejahteraan Rakyat. Kenapa saya katakan tercela? Karena anda tidak meng emban amanah Rakyat!!. Weleh..weleh.. begitu kata si komo..konklusinya menurut saya, silahkan melakukan study banding, melakukan kunjungan kerja atau apapun lah namanya selama itu atas kepentingan Rakyat. Harusnya kita harus menjadi contoh bagi Daerah lain, kita harus menjadi teuladan bagi peradaban dunia lain. Mustinya mereka dari negara luar yang harus melakukan study banding ke negara kita. Bisa atau tidak kita ciptakan iklim seperti itu?

Kita negeri yang kaya kok, kita negeri yang di hormati dan disegani. Aceh salah satu daerah yang memberi kontribusi besar bagi negara ini bahkan se Asia. Kita punya modal itu!! Kenapa harus selalu meniru dan meniru budaya luar yang dengannya kita jadikan konsep pembangunan di Daerah kita?? Menurut saya mungkin belum untuk saat ini. Insya Allah saya Haqqul yakin kedepan kita mampu dan kita bisa. Why not?!

Dari segi SDM dan konsep pembangunan daerah kita masih banyak mengadopsi dari daerah luar, bukan timbul dari ide-ide atau inovasi dari diri kita sendiri. kita masih sangat berkekurangan sehingga kita belum bisa tampil dan unjuk  gigi ke Dunia luar. Karena memang kita belum bisa dijadikan barometer untuk dijadikan contoh bagi Negara lain. Ciptakan program-program pro Rakyat bukan pro Syetan yang membuat masyarakat jadi binasa dan lapar. Masih banyak permasalahan di Daerah yang harus di selesaikan dan jauh lebih penting untuk di kerjakan ketimbang melakukan kunjungan itu. Yaa..lagi-lagi kembali pada kata pajan loem..?.

Bapak-Bapak anggota Dewan yang saya hormati, keberadaan anda untuk saat ini masih sangat di butuhkan, jadi hendaklah untuk tidak melakukan kunjungan itu. Tapi kalau memang anda-anda tetap ngotot dan merasa perlu untuk bersafari..wallahu A'lam bisshawab.

Saya tidak akan pernah lelah mengomentari dan menyikapi hal-hal konyol yang terjadi di lingkungan kita. Salam sejahtera untuk Rakyat Aceh tercinta

Oleh; T. Achyarsyah
Penulis S2 bidang teologi dan filsafat