Paripurna Ke I Dalam Persidangan Dua DPRK Aceh Utara : 97,90 Persen Realisasi Anggran Tahun 2013
Rapat yang berlangsung di gedung DPRK Aceh Utara ini, Muhammad Thaib mengatakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat realisasi anggaran.
Bupati mengatakan, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan tugas dan wewenang kepala pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKJP) kepada DPRK dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.
"Sebagai tugas dan wewenang kepala daerah, kami telah dapat memenuhi amanat sesuai dengan ketentuan,"katanya.
Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara dalam keadaan damai tersebut, dipimpin langsung oleh ketua DPRK Aceh Utara, Jamaluddin Jalil dan dihadiri oleh sejumlah SKPK di instansi pemerintah tersebut .
Bupati juga menyampaikan realisasi pendapatan daerah yang berhasil dicapai, dibidang PAD dan Dana Perimbangan, sebagai berikuit :
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dicapai 82.31% atau dengan nominal sebesar Rp. 99.878.003.409.17, jumlah tersebut merupakan kesampaian dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 121.338.912.537.
Dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp. 1.277.179.319.750 akan tetapi yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.258.034.779.995, atau sebesar 98,50% dari perencanaan.
Pendapatan daerah yang sah tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 138.345.024.900 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 135.303.127.711.62,- atau 97,90%.
"Laporan Keuangan akan disampaikan kepada DPRK setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan," demikian jelas Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib. [BA|Jufri]
