Wagub Tuntaskan Konflik APBK, Pemerintah Aceh Pulihkan Ritme Pembangunan Singkil

BANDA ACEH - Di tengah kebuntuan anggaran yang berlarut, Fadhlullah memilih turun langsung. Bukan lewat instruksi sepihak, melainkan melalui meja mediasi yang berlangsung panjang, dari siang hingga larut malam.

Di Banda Aceh, proses itu dimulai di Kantor Gubernur Aceh, lalu berlanjut ke rumah dinas wakil gubernur. Di sanalah, simpul konflik antara Bupati Safriadi Oyon dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil perlahan diurai.

Perselisihan yang semula menghambat pengesahan Rancangan APBK Tahun 2026 akhirnya menemukan titik temu. Sebuah kesepakatan dicapai, mengakhiri kebuntuan yang sempat membuat Aceh Singkil menjadi daerah dengan keterlambatan paling mencolok dalam penetapan anggaran.

Bagi Pemerintah Aceh, persoalan ini bukan sekadar tarik-menarik kepentingan politik lokal. Ia menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sempat tertahan akibat belum disahkannya anggaran.

Fadhlullah menegaskan, kesepakatan yang telah dicapai bukan akhir dari proses, melainkan awal dari komitmen baru. Ia mengingatkan kedua pihak agar tidak mengingkari hasil mediasi yang telah disepakati bersama.

“Keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan DPRK menjadi kunci utama,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Nada yang disampaikan mencerminkan satu pendekatan: stabilitas pemerintahan harus dijaga, karena dari situlah pembangunan bisa berjalan.

Sebagai langkah lanjutan, Wakil Gubernur meminta agar sidang paripurna pengesahan APBK segera digelar. Targetnya jelas, tidak boleh ada lagi penundaan yang berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Upaya mediasi ini tidak dilakukan sendiri. Fadhlullah didampingi oleh jajaran Pemerintah Aceh, mulai dari Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, hingga Inspektur Aceh. Kehadiran mereka memperkuat posisi pemerintah provinsi sebagai fasilitator sekaligus penjamin proses berjalan objektif.

Bagi Pemerintah Aceh, keberhasilan menyelesaikan konflik ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah secara menyeluruh. Di tengah dinamika politik lokal, pendekatan dialog dan musyawarah kembali ditegaskan sebagai jalan utama.

Di ujung proses itu, satu hal menjadi jelas, ketika komunikasi dibuka, jalan keluar selalu ada. Dan bagi Aceh Singkil, kesepakatan ini menjadi titik balik, mengembalikan ritme pemerintahan, sekaligus membuka kembali ruang bagi pembangunan yang sempat tertunda.