SWIPE UP TO READ

Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan

Proyek revitalisasi senilai Rp413,4 juta belum rampung. Addendum penambahan 60 hari disebut telah dibuat, tetapi belum diajukan

THE ATJEH NET — Keterlambatan proyek revitalisasi SMP Negeri 14 Lhokseumawe tak hanya menyisakan pekerjaan fisik yang belum selesai. Selama rehabilitasi berlangsung, sebanyak 83 siswa harus mengikuti pembelajaran di laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan satu ruang kelas kosong.

Sejumlah guru di sekolah tersebut mengatakan para siswa harus menyesuaikan tempat belajar dengan jadwal pelajaran. Ketika mata pelajaran komputer berlangsung, siswa harus bergantian menggunakan ruang yang tersedia.

Keterangan itu disampaikan sejumlah guru saat ditemui di SMPN 14 Lhokseumawe, Sabtu, 10 Oktober 2026. Kondisi tersebut memperlihatkan dampak langsung keterlambatan proyek terhadap pengaturan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Proyek revitalisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu memiliki nilai Rp413.470.905. Pekerjaannya mencakup rehabilitasi tiga ruang kelas belajar (RKB) dan pengecoran lantai halaman di depan ruang kelas.

Berdasarkan papan informasi kegiatan di lingkungan sekolah, pekerjaan berlangsung selama 90 hari kalender, terhitung sejak 26 Juni hingga 24 September 2026. Namun, setelah tenggat tersebut berlalu, pekerjaan belum juga rampung.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala SMPN 14 Lhokseumawe, Malahayati, menyebut masa pengerjaan proyek selama 120 hari. Ia juga mengatakan pekerjaan terkendala kelangkaan semen dan kenaikan harga bahan bangunan.

Kini, muncul keterangan baru mengenai rencana perpanjangan waktu pengerjaan. Salah seorang anggota Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) mengatakan addendum telah dibuat, tetapi belum diajukan.

Menurut anggota P2SP tersebut, addendum itu dimaksudkan untuk menambah waktu pengerjaan selama 60 hari. Ia menyebut keterlambatan berkaitan dengan kendala material serta penyesuaian gambar perencanaan dan rencana anggaran biaya (RAB). Meski ada penyesuaian tersebut, ia mengatakan nilai anggaran proyek tidak berubah.

Anggota P2SP itu juga menjelaskan bahwa pada awal pembangunan terdapat empat pekerja. Menjelang tahap berikutnya, jumlah pekerja ditambah dua orang.

Informasi mengenai addendum tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan administratif. Jika dokumen perpanjangan waktu telah dibuat tetapi belum diajukan, perlu dipastikan kapan pengajuan dilakukan, siapa pihak yang berwenang menyetujuinya, serta bagaimana status pekerjaan selama tenggat awal telah terlampaui.

Kejelasan itu penting karena perpanjangan waktu bukan sekadar persoalan menambah hari kerja. Dokumen perubahan harus dapat menjelaskan dasar penyesuaian jadwal dan memastikan pelaksanaan proyek tetap mengikuti ketentuan program.

Persoalan lain muncul ketika media menanyakan pihak yang bertugas mengawasi pekerjaan. Anggota P2SP yang ditemui mengaku tidak mengetahui nama perusahaan konsultan pengawas proyek tersebut.

Media ini telah berupaya menghubungi konsultan pengawas melalui panggilan suara dan pesan singkat untuk meminta penjelasan. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima.

Belum adanya jawaban tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengawasan proyek tidak berjalan. Namun, identitas konsultan pengawas, ruang lingkup tugasnya, dan hasil pengawasannya merupakan informasi yang perlu diperjelas agar pelaksanaan proyek dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah keterlambatan pekerjaan, keberadaan pengawasan menjadi penting untuk memastikan mutu rehabilitasi, kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, dan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.

Bagi sekolah, persoalannya bukan semata-mata kapan bangunan selesai. Sebanyak 83 siswa masih harus menyesuaikan kegiatan belajar dengan ketersediaan ruangan. Karena itu, penyelesaian proyek perlu disertai kepastian jadwal, kejelasan administrasi, dan informasi yang terbuka kepada publik.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi mengenai pengajuan resmi addendum, persetujuan penambahan waktu, serta identitas perusahaan konsultan pengawas. Penjelasan dari pihak terkait diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai penyebab keterlambatan dan langkah penyelesaiannya.
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan
  • Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan
  • Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan
  • Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan
  • Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan
  • Proyek SMPN 14 Lhokseumawe Terlambat, Addendum 60 Hari Belum Diajukan