Pembatasan Pertalite Tunggu Data Valid, Anggaran Subsidi Energi 2026 Capai Rp210,1 Triliun

THE ATJEH NET — Pemerintah belum menerapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut masih menunggu validasi data penerima subsidi.

“Itu masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” kata Bahlil setelah rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.

Validitas data menjadi penting karena pemerintah ingin menggunakan pembagian desil masyarakat sebagai dasar pengendalian subsidi BBM. Bahlil mengatakan pemerintah masih memeriksa ketepatan data tersebut sebelum kebijakan pembatasan Pertalite diterapkan.

Menurut dia, kebijakan penghematan subsidi tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru akibat kesalahan data.

“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.

Pemerintah mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi dalam APBN 2026. Nilai tersebut mencapai sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.

Jika digabungkan dengan kompensasi, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Pertalite sebagai salah satu BBM bersubsidi menjadi bagian dari kebijakan pengendalian tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang masuk desil 10 berpotensi menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

Pengendalian itu, kata Purbaya, dilakukan secara bertahap dengan mengarahkan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 menggunakan BBM nonsubsidi.

Rencana tersebut belum dapat langsung diterapkan karena pemerintah masih harus memastikan akurasi pembagian desil masyarakat.

Persoalan data menjadi krusial karena status desil menentukan apakah seseorang masih dapat mengakses Pertalite bersubsidi atau harus beralih ke BBM nonsubsidi.

Bahlil tidak menyebutkan kapan pembatasan tersebut mulai berlaku. Pemerintah masih melakukan verifikasi data untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak salah sasaran.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) dinilai mampu mendukung penerapan pengendalian pembelian BBM bersubsidi.

Dengan demikian, persoalan utama yang masih harus diselesaikan pemerintah bukan hanya kesiapan sistem, tetapi juga memastikan data masyarakat yang menjadi dasar pembatasan benar-benar akurat.

Pemerintah kini menghadapi dua kepentingan sekaligus: menekan belanja subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dan memastikan pengurangan subsidi tidak membebani masyarakat yang semestinya masih berhak menerima.