Pasokan BBM Aceh Naik, Pemerintah Bentuk Satgas untuk Cegah Penyelewengan dan Antrean

Foto Tim Pemerintah Aceh dan PT Pertamina Patra Niaga membuahkan hasil penambah penyaluran BBM untuk Aceh, Selasa, 4 Agustus 2026.

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Penertiban Penyaluran BBM untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak sekaligus mengurai antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini dilakukan setelah Pertamina Patra Niaga menambah pasokan BBM ke Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan tambahan pasokan tersebut dilaporkan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Pertamina melalui Fuel Terminal disebut telah meningkatkan penyaluran Gasoil menjadi 120,4 persen dan Gasoline 109 persen dari kondisi normal.

"Beliau ingin masalah ini segera teratasi, sebab menyusahkan masyarakat," kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa, 4 Agustus 2026.

Informasi penambahan pasokan itu disampaikan Sales Branch Manager Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan Asisten II Setda Aceh Teuku Robby Izra di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 3 Agustus 2026.

Selain menambah pasokan, Pertamina bersama Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU. Pengawasan diarahkan pada ketersediaan stok serta penyaluran BBM bersubsidi.

Pemerintah dan Pertamina juga menyoroti potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk pengisian kendaraan yang telah memodifikasi tangki maupun penggunaan BBM untuk kegiatan ilegal.

Untuk mengurangi antrean, sejumlah SPBU mulai menempatkan petugas pengatur kendaraan atau marshalling. Pengaturan tersebut dilakukan agar antrean tidak meluber hingga mengganggu arus lalu lintas di luar area SPBU.

SPBU juga diminta memetakan jadwal kerja operator pada jam sibuk, terutama saat masyarakat berangkat dan pulang kerja. Sementara Fuel Terminal di Aceh menambah jam operasional pada Ahad untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU.

Sejumlah SPBU juga diminta siaga 24 jam untuk menerima pasokan BBM di luar jam operasional normal. Langkah itu ditujukan untuk membangun stok sebelum penyaluran kepada konsumen pada hari berikutnya.

Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan Organda terkait pengisian BBM bagi armada angkutan umum. Kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang menggunakan pelat kuning direncanakan mendapat prioritas pengisian BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Aceh melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat. Langkah tersebut untuk mengantisipasi penggunaan nomor polisi yang tidak terdaftar atau kendaraan dengan pelat nomor bodong.

Nurlis mengatakan Pemerintah Aceh juga menyiapkan surat gubernur yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

"Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh," kata Nurlis.

Pembentukan satgas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan tambahan pasokan BBM tidak hanya meningkatkan stok, tetapi juga diikuti distribusi yang tepat sasaran. Pemerintah ingin mengurangi antrean sekaligus menekan potensi penyelewengan BBM bersubsidi.

Pemerintah Aceh selanjutnya akan melakukan evaluasi bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan instansi terkait. Evaluasi ditujukan untuk memantau ketersediaan BBM bersubsidi serta kelancaran distribusinya.

Nurlis mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menimbun maupun menyalahgunakan BBM bersubsidi. (Adv)