MaTA: DPRK Bireuen Kehilangan Fungsi, Terlalu Sibuk Menjaga Kekuasaan daripada Membela Rakyat

BANDA ACEH-Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai DPRK Bireuen mulai kehilangan arah dan fungsi kelembagaannya sebagai wakil rakyat. Perbedaan pernyataan antaranggota dewan terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang kini ramai diperdebatkan di ruang publik disebut bukan lagi sekadar dinamika politik, melainkan telah menyentuh krisis independensi lembaga legislatif.

Koordinator MaTA, Alfian, menegaskan DPRK Bireuen saat ini justru terlihat lebih sibuk menjaga relasi kekuasaan dibanding menjalankan mandat pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Yang hilang hari ini bukan hanya sikap kritis, tetapi fungsi dasar DPRK itu sendiri. Mereka memiliki mandat pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Namun yang terlihat justru kecenderungan menjadi pelindung kekuasaan, bukan pembela kepentingan rakyat,” kata Alfian dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, kondisi itu sangat ironis di tengah situasi Kabupaten Bireuen yang masih menghadapi dampak bencana ekologis dan persoalan pembangunan yang belum terselesaikan. Ribuan masyarakat, kata dia, masih bergulat dengan kerusakan infrastruktur, lemahnya layanan publik, hingga ketidakjelasan arah pembangunan daerah.

“Bireuen sedang tidak baik-baik saja. Tapi DPRK justru seperti ingin membangun opini bahwa semuanya berjalan normal. Ini berbahaya, karena publik bisa kehilangan akses terhadap kenyataan yang sebenarnya,” ujarnya.

MaTA menyoroti munculnya narasi sebagian anggota DPRK yang dinilai terlalu defensif terhadap pemerintah daerah, meskipun berbagai catatan kritis telah tertuang dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

Bagi MaTA, sikap tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dewan hanya menjadi “corong pemerintah” dan kehilangan keberanian untuk menjalankan fungsi kontrol.

“Kalau DPRK hanya bekerja untuk memuaskan penguasa dan mengejar rente politik, maka publik patut mempertanyakan keberadaan mereka. Dewan bukan alat legitimasi kekuasaan,” tegas Alfian.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk mengkritik wakil rakyat yang dianggap gagal menjalankan amanah. Menurutnya, kritik publik justru penting agar DPRK tidak terlena dalam kenyamanan politik dan melupakan penderitaan masyarakat.

“Rakyat berhak membangunkan mereka ketika tertidur. Jangan sampai kebodohan dipelihara secara massal hanya karena elite politik ingin mempertahankan citra seolah semuanya baik-baik saja,” katanya.

MaTA menilai masih banyak pekerjaan rumah besar yang harus dibenahi di Kabupaten Bireuen, mulai dari perencanaan anggaran yang dinilai belum berbasis kebutuhan rakyat, lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga buruknya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan.

“APBK masih jauh dari terarah. Program pembangunan belum menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Di tengah kekacauan fiskal daerah, pemerintah dan DPRK justru terlihat terlalu cepat merasa puas. Itu sikap yang berbahaya,” ujar Alfian lagi.

Selain itu, MaTA juga menyinggung kuatnya pengaruh pemodal, birokrasi, dan kepentingan politik dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Kondisi tersebut, kata Alfian, membuat agenda pembangunan sering kali menjauh dari kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, MaTA mengajak masyarakat Bireuen untuk tidak pasif dan terus mengawasi kinerja legislatif maupun eksekutif.

“Rakyat jangan takut bersuara. Demokrasi memberi hak yang sama kepada masyarakat untuk mengawasi kekuasaan. Jika DPRK tetap memilih berdiri bersama kekuasaan dan meninggalkan rakyat, maka publik juga berhak meninggalkan mereka pada Pemilu mendatang,” pungkasnya.(Rel)