Bupati Bireuen Terima Audiensi Koalisi Sipil, Sepakat Kawal Pemenuhan Hak Korban Banjir Secara Transparan

BIREUEN- Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, saat menerima audiensi perwakilan Koalisi Gerakan Sipil di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026) sore.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif itu menjadi tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan melalui aksi damai Koalisi Sipil di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen awal pekan ini.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Mukhlis menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup ruang kritik maupun pengawasan publik. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat justru diharapkan terlibat aktif mengawal proses pemulihan pascabencana agar bantuan dan program rehabilitasi benar-benar tepat sasaran.

“Pemerintah menginginkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tahapan pemulihan sehingga hak korban dapat terpenuhi secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mukhlis.

Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk masyarakat sipil, relawan, dan unsur pengawasan publik.

Menurut Mukhlis, forum audiensi tersebut juga menjadi momentum penting memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun tata kelola penanganan bencana yang lebih responsif dan berintegritas.

“Kami ingin pertemuan ini menjadi awal koordinasi berkelanjutan untuk mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan masyarakat, khususnya pemenuhan hak korban banjir dan percepatan pemulihan,” katanya.

Dalam dialog itu, Koalisi Gerakan Sipil menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya tuntutan transparansi data korban banjir, kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik, hingga permintaan jawaban tertulis resmi dari pemerintah daerah terkait langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan.

Perwakilan koalisi juga menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses pemulihan serta membantu pemerintah memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan, baik akibat bencana alam maupun dampak sosial lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Ir. Ismunandar, ST, mengajak Koalisi Gerakan Sipil untuk terlibat langsung dalam proses verifikasi data korban bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.

Menurut Ismunandar, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses verifikasi lapangan penting dilakukan guna memastikan validitas data serta menghindari potensi kesalahan penyaluran bantuan.

“Kami mengajak rekan-rekan Koalisi Sipil turun langsung ke lapangan bersama BPBD untuk melakukan survei dan melihat kondisi masyarakat terdampak. Semua dapat didiskusikan bersama agar solusi yang diambil tetap sesuai regulasi dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bireuen juga mengingatkan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan sosial dan pembangunan kembali infrastruktur harus mengikuti mekanisme administrasi serta ketentuan hukum yang berlaku agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Audiensi tersebut diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan demi mempercepat realisasi program pemulihan pascabencana secara merata, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah terdampak.(Rel)