Di Balik Roda Logistik, Harapan Baru Sopir di Tengah Ancaman ODOL

JAKARTA - Di balik kelancaran distribusi barang di jalan raya Indonesia, ada ribuan sopir truk yang bekerja siang dan malam. Mereka adalah tulang punggung logistik nasional, namun seringkali hidup dalam tekanan: kesejahteraan yang belum terjamin, jalanan yang berbahaya, hingga ancaman kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang masih marak.

Tekanan itu bukan hanya soal beban kerja. Bagi sopir, ODOL berarti kelelahan ekstra, kendaraan yang lebih cepat rusak, risiko kecelakaan meningkat, bahkan jalan yang mereka lalui sehari-hari ikut hancur. Kondisi ini menciptakan lingkaran persoalan yang menekan pengemudi maupun perusahaan angkutan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian agar sopir tidak lagi dipandang sebelah mata. "Saya ingin pengemudi kita bisa bekerja dengan tenang. Tidak was-was soal keselamatan, tidak tertekan karena ODOL, dan punya kepastian perlindungan sosial," ujarnya dalam siaran pers, Senin (22/9/2025).

Dorongan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang pada April 2025 menegaskan isu ODOL sebagai agenda prioritas. Pemerintah kini tengah menyusun Perpres Logistik Nasional serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Zero ODOL 2025–2029, sebuah peta jalan menuju transportasi darat yang lebih aman, efisien, dan manusiawi.

Komitmen itu mulai tampak dalam sebuah forum sosialisasi di Bandung, Jawa Barat, bertajuk "Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja". Acara ini digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dukungan Kemenhub. Bagi Dirjen Aan, forum itu menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa sopir angkutan barang adalah pekerja, dan pekerja berhak mendapat perlindungan.

Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, yang turut hadir, menambahkan perlunya integrasi data antara Kemenhub, Kemnaker, dan sektor terkait. "Kita harus memastikan bahwa program perlindungan ini benar-benar sampai kepada pengemudi di lapangan, bukan berhenti di atas kertas," tegasnya.

Bagi para sopir yang hadir, kebijakan Zero ODOL dan jaminan sosial adalah angin segar. Rudi (42), sopir truk asal Jawa Barat, mengaku lebih optimis dengan arah kebijakan pemerintah. "Kalau jalan lebih aman, kami juga lebih tenang nyetir. Kalau ada jaminan sosial, keluarga di rumah juga lebih tenang," katanya.

Cerita Rudi adalah cerminan ribuan sopir lain yang setiap hari mengorbankan waktu dan tenaga demi roda distribusi tetap berputar. Mereka berharap, kebijakan yang digulirkan tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar hadir dalam bentuk perlindungan nyata.

Pemerintah menargetkan kebijakan Zero ODOL berjalan bertahap. Dari pengetatan uji kendaraan, integrasi data angkutan barang, hingga pengawasan berbasis elektronik. Semua diarahkan untuk menutup celah pelanggaran sekaligus menciptakan iklim kerja yang lebih aman.

"Dengan Zero ODOL, keselamatan lebih terjamin, distribusi logistik lebih efisien, dan pengemudi pun bisa bekerja dengan lebih layak," kata Aan menutup pernyataannya.

Di tengah kesibukan jalan raya, suara klakson truk masih terus terdengar. Namun di balik suara bising itu, kini ada secercah harapan: sebuah masa depan di mana sopir logistik tidak lagi sekadar 'penggerak barang', tetapi pekerja profesional yang diakui, dilindungi, dan sejahtera.