JASA Nilai DPR Jadi Beban Negara, Usul Dihapus

BIREUEN- Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Wilayah Kabupaten Bireuen menilai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah kehilangan relevansi dan justru menjadi beban besar bagi keuangan negara. Kritik keras ini disampaikan Ketua JASA, Tgk. Mauliadi, Minggu (31/8/2025).

Menurut Mauliadi, lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat kini lebih sering berperan sebagai alat politik partai dan kelompok elit. "DPR selama ini hanya menjadi simbol demokrasi rapuh. Anggaran besar yang digelontorkan untuk membiayai DPR tidak pernah berbanding lurus dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa triliunan rupiah uang rakyat yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pembukaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi, justru habis untuk menggaji anggota DPR beserta tunjangan, fasilitas mewah, dan berbagai keistimewaan yang dinilainya berlebihan.

"Mereka sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Rakyat miskin tidak pernah menjadi prioritas," ujar Mauliadi.

JASA juga menuding DPR terjebak dalam praktik politik uang, lobi kepentingan, hingga persekongkolan dengan eksekutif dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, pola ini hanya melanggengkan ketidakadilan sosial. "Yang kaya semakin kaya, rakyat kecil tetap sengsara. DPR sudah terbukti hanya memperlebar jurang kesenjangan," tambahnya.

Sebagai solusi radikal, JASA mengusulkan penghapusan DPR, baik di pusat maupun daerah. Pemerintahan cukup dijalankan langsung oleh Presiden dan kepala daerah, sementara rakyat diberi ruang luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.

"Tanpa DPR, ruang mufakat jahat yang selama ini merugikan rakyat akan hilang. Negara bisa lebih fokus pada pelayanan publik. Indonesia, termasuk Aceh, tidak butuh DPR. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang benar-benar bekerja dan rakyat yang berani mengawasi," pungkas Mauliadi.

Kritik keras JASA ini menambah panjang daftar suara publik yang kian pesimistis terhadap kinerja DPR. Di tengah krisis kepercayaan masyarakat, desakan pembenahan lembaga legislatif bahkan usulan penghapusan mulai mencuat, menggambarkan kekecewaan rakyat yang semakin dalam terhadap sistem politik yang berjalan.(Rel)