JASA Desak Pemkab Bireuen: Kelola Dana Otsus Jangan Asal Serap, Harus Berpihak pada Rakyat!
BIREUEN- Ketua Jaringan Anak Syuhada (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk. Mauliadi Sulaiman Umar, melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp39 miliar. Ia mendesak agar dana tersebut tidak lagi dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek seremonial dan tidak berdampak, melainkan digunakan secara nyata untuk kepentingan masyarakat yang menjadi korban konflik masa lalu.
"Dana Otsus itu bukan hadiah dari pusat. Itu darah dan air mata rakyat Aceh!" tegas Tgk. Mauliadi, Senin 21 April 2025. "Bireuen jangan kelola dana ini seperti uang gratis dari Jakarta. Ini hasil perjuangan, darah rakyat Aceh yang harus dihormati dengan cara mengelolanya secara adil dan berpihak."
Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa meskipun perdamaian Aceh sudah memasuki dekade kedua, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan ketimpangan mencolok. Banyak mantan kombatan yang hidup tanpa rumah layak, janda-janda korban konflik yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi, serta anak-anak syuhada yang kini dewasa namun belum merasakan kehadiran negara.
"Ini ironis dan memalukan. Dua puluh tahun damai, tapi banyak pejuang dan korban konflik justru ditinggalkan. Kalau dana Otsus tak bisa menyentuh mereka, untuk apa ada Otsus?" ujar Mauliadi lantang.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa alokasi dana sebesar Rp39 miliar bukan angka kecil. Namun sayangnya, selama ini pengelolaannya kerap tertutup, tidak transparan, dan jauh dari semangat keberpihakan kepada rakyat kecil.
"Setiap rupiah dari dana Otsus harus punya arah yang jelas. Bukan sekadar habis untuk proyek-proyek instan yang hanya menguntungkan segelintir elite. Cukup sudah rakyat dibohongi dengan program yang tidak berkelanjutan," kata dia.
Tgk. Mauliadi menegaskan bahwa saatnya Pemerintah Kabupaten Bireuen membuka diri kepada publik, menunjukkan perencanaan program secara transparan, dan melibatkan kelompok penerima manfaat dalam proses pengambilan keputusan.
"Jangan hanya berpihak saat kampanye, lalu lupa saat berkuasa. Otsus adalah amanah sejarah. Pengkhianatan terhadap amanah ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Aceh sendiri," tandasnya.(MS)
