Legislator DPRA Hasballah Desak ESDM Aceh Pastikan Penghapusan Barcode BBM Subsidi Berjalan Efektif

BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah, meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, khususnya bidang minyak dan gas (migas), untuk berkoordinasi dengan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar kebijakan penghapusan sistem barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh dapat berjalan efektif sesuai instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Muallem).  

Kebijakan ini menjadi perhatian serius karena Aceh merupakan salah satu daerah dengan cadangan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, namun justru dijadikan wilayah uji coba sistem barcode dalam penyaluran BBM subsidi. Sistem barcode ini sebelumnya menuai banyak kritik karena dinilai menyulitkan masyarakat, terutama bagi kalangan nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.  

"Aceh ini kaya akan sumber daya alam, tapi malah dijadikan uji coba kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Penghapusan barcode BBM subsidi harus diiringi dengan langkah strategis untuk memastikan distribusi tetap terkendali dan tidak menimbulkan kelangkaan atau penyalahgunaan," ujar Hasballah dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).  

Menurut Hasballah, kebijakan ini merupakan langkah besar untuk kemandirian Aceh dalam mengelola energi secara lebih adil dan efisien. Namun, ia mengingatkan bahwa penghapusan barcode harus diiringi dengan pengawasan ketat agar subsidi BBM tetap tepat sasaran.  

"Kita harus memastikan bahwa Aceh tanpa barcode ini benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai kebijakan ini malah membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan," tegasnya.  

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Hasballah meminta Dinas ESDM Aceh segera berkoordinasi dengan pengusaha SPBU di seluruh Aceh. Menurutnya, peran aktif pengusaha SPBU sangat penting dalam menyukseskan kebijakan ini, karena mereka berada di garis depan dalam mendistribusikan BBM kepada masyarakat.  

"Semua pihak, baik pemerintah maupun pengusaha, harus bekerja sama untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar tanpa sistem barcode," ujar Hasballah.  

Selain memastikan koordinasi dengan SPBU, Hasballah juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan*.  

"Dinas ESDM harus proaktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi ini. Jangan sampai ada praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil," katanya.  

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal kebijakan energi ini dengan melaporkan jika terjadi penyimpangan di lapangan.  

"Dengan adanya langkah konkret dari pemerintah dan dukungan masyarakat, saya optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Semua pihak harus berperan aktif dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh," tegasnya.  

Menurutnya, stabilitas ekonomi Aceh sangat bergantung pada ketersediaan energi yang terjangkau. Oleh karena itu, ia berharap penghapusan barcode BBM subsidi tidak hanya sekadar keputusan administratif, tetapi juga benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat Aceh. [Adv]