Perdagangan Manusia dan Pemerkosaan Anak: SAPA Tuntut Tindakan Tegas, Desak Hukuman Mati
ACEH- Tragedi memilukan kembali mencoreng wajah Aceh. Seorang anak berusia 17 tahun dilaporkan menjadi korban kejahatan keji berupa perdagangan manusia ke Malaysia, disertai dengan pemerkosaan. Peristiwa ini menggambarkan kegagalan perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab utama negara dan pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) dengan keras mengecam perbuatan biadab tersebut. Ketua SAPA, Fauzan Adami, secara terbuka mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera bertindak. "Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera menangkap seluruh pelaku tanpa pandang bulu dan memberikan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati bagi pelaku utama," tegasnya, Kamis, 26 Desember 2024.
Menurut Fauzan, kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah, tetapi juga menunjukkan absennya tanggung jawab moral dan politik pejabat publik di Aceh. "Kasus ini adalah cermin dari kelalaian sistematis. Di mana pemerintah ketika anak-anak, yang seharusnya menjadi aset bangsa, malah menjadi korban eksploitasi brutal? Ini bukan hanya kejahatan hukum, tetapi kejahatan kemanusiaan," ujarnya.
Fauzan menegaskan bahwa tuntutan hukuman mati untuk pelaku utama bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga pesan keras bahwa Aceh tidak akan mentoleransi kejahatan seperti ini. "Hukuman mati adalah langkah ekstrem yang harus diambil untuk memberikan efek jera dan melindungi generasi mendatang dari ancaman serupa," tambahnya.
Kegagalan Pemerintah Daerah
Dalam pernyataannya, SAPA juga menyoroti kelemahan struktural dalam perlindungan anak di Aceh. "Lemahnya pengawasan di perbatasan, minimnya edukasi masyarakat, serta absennya program pencegahan yang efektif adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan tugasnya," kata Fauzan.
Ia menyerukan agar Pj Gubernur Aceh dan DPRA segera menyurati aparat penegak hukum untuk memastikan investigasi dilakukan hingga tuntas. "Ini bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga memastikan seluruh jaringan perdagangan manusia yang terlibat diungkap tanpa kompromi. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalannya," tegasnya.
Fauzan juga menuntut langkah konkret, seperti pembentukan satuan tugas khusus untuk mencegah perdagangan manusia dan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Aceh. "Anak-anak bukanlah objek eksploitasi, dan pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif setelah kasus seperti ini terungkap. Langkah preventif harus menjadi prioritas," katanya.
Seruan untuk Masyarakat
SAPA turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan praktik perdagangan manusia. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai kejahatan ini," ujar Fauzan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah. "Jika pemerintah tidak mampu melindungi anak-anak, untuk apa mereka ada? Kita tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berjanji tetapi gagal memberikan keamanan dasar bagi warganya," kritiknya tajam.
Tuntutan SAPA
SAPA menegaskan, kasus ini harus menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum. "Kita tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku harus diadili seberat-beratnya, dan sistem yang memungkinkan kejahatan ini terjadi harus dirombak total," tutup Fauzan.
Pernyataan ini adalah peringatan keras bagi Pj Gubernur Aceh dan DPRA. Mengabaikan tuntutan ini tidak hanya akan mempermalukan Aceh di mata nasional, tetapi juga mencederai kepercayaan rakyat. Penegakan hukum yang tegas dan langkah konkret untuk pencegahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan generasi muda Aceh.(Rel)
