Tiga Instansi Negara Duduk Bersama, Bahas Apa?

Aceh Timur- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Timur, Kepolisian Polres Aceh Timur dan Kejaksaan Negeri Aceh Timur menggelar rapat Koordinasi Penegakan Tindak Pidana Pemiu tahun 2024. 

Acara yang digelar di Hotel Khalifah, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur digelar Dua hari berturut-turut pada tanggal  28-29 November 2022 dengan peserta terdiri para Ketua dan Komisioner Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Aceh Timur. 

Adapun Pemateri dalam kegiatan tersebut yaitu Dr Muklir , S. Sos, SH, M.AP dan Teuku Kemal Fasya M.Hum keduanya merupakan pentolan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dan juga merupakan fraktisi dalam bidang kepemiluan Provinsi Aceh. 

Dalam materinya Dr Muklir butuhnya sinergitas antara tiga lembaga dalam menegakan hukum terpadu (Gakkumdu), karena untuk menyelesaikan masalah khususnya dalam penegakan tindak pidana pemilu di tahun 2024 dibutukan pemahaman yang sama khususnya mengenai regulasi dan petikan pasal yang berkenaan.

Selain itu untuk persamaan persepsi antara tiga Instansi negaratersebut juga dibutuhkan pola yang sama dalam penangganan tindak pidana pemilu secara terpadu dan terkoordinasi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Aceh Timur.

Dua hal tersebut harus dilakukan  untuk mewujudkan penangganan tindak pidana pemiu secara efektif dan Efisien, konsisten, Standar dan Sistematis.
 
Tidak hanya itu dihari yang sama Bawaslu Kabupaten Aceh Timur juga menggelar kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengganan Pelanggaran dan Sigap Lapor.

Acara yang digelar dengan pamateri Teuku Kemal Fasya M.Hum yang pesertanya dari Perwakilan Partai Politik di Aceh Timur dan S
Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kabupaten Aceh Timur.

Dalam materinya Kemal Fasya menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tindak pidana pemilu diatur mulai dari pasal 488-554 sehingga disana jelas apa saja pelanggaran dan sanksi yang tetapkan kepada pelaku pelanggaran pidana pemilu.

Selain itu menurut Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Aceh tersebut, prinsip penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu bersifat Korektif, penegakan hukum Pemilu yang memungkinkan untuk mengubah atau membatalkan keputusan seperti dalam penyelesaian sengketa, Penyelesaian Pelanggaran adminitratif dan perselisihan hasil pemilihan umum. 

Dalam Penegakan Hukum Pemilu juga bersifat Punitif yaitu memungkinkan adanya sanksi, baik administratif maupun pidana kepala pelaku pelanggaran. 

Rangkaian kegiatan ditutup dengan foto bersama antara pemateri, Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Timur dan para peserta. (Basri)
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru