Komite l DPD RI, Penegak Hukum Berkomitmen Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Daerah

author photoM. Sulaiman
8 Sep 2020 - 00:22 WIB

JAKARTA- Komite I DPD RI mengapre siasikan langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelengga raan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19.

Hal itu diungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI (7/9), berlangsung secara daring (zoom), yang dipimpin langsung Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I Abdul Khalik; Djafar Alqatiri dan Fernando Sinaga. Rapat Kerja tersebut turut dihadiri sebagian besar Anggota Komite I dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Sementara itu dari Kepolisian dihadiri Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Kejaksaan Agung dihadiri Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi. Rapat Kerja sendiri dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap penegakan hukum dan keamanan masyarakat di daerah.

Dalam sambutan, Ketua Komite I menyampaikan berbagai hal dan permasalahan yang terjadi di Daerah, berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan masyarakat khususnya pada masa Pandemi ini. Seperti halnya penyelenggaraan Pilkada yang tetap dilaksanakan pada Desember 2020 padahal kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan penularan Covid-19. 

Masyarakat dan peserta Pilkada cenderung mengabaikan protokol kesehatan Covid-19, sementara aparat dan penyelenggara serta Pemda terlihat tidak mampu mengendalikan hal tersebut.

Sementara itu sejumlah Anggota Komite I menyoroti persoalan, antara lain; peran Aparat  Penegak Hukum di Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penanganan Covid-19, Pilkada Serentak 2020, konflik lahan dan konflik masyarakat adat, bahkan Dana Desa menjadi lahan empuk. Selain itu, sejumlah senator menginginkan adanya kebijakan khusus terhadap dalam perekrutan Personil Kepolisian yang berasal dari Daerah.

Adapun Rapat Kerja yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, pada akhirnya menghasilkan beberapa Kesepatakan sebagai berikut:
 
1. Komite I DPD RI mengapresiasi penjelasan Wakil Kepala Kepolisian RI dan Wakil Jaksa Agung RI tekait dengan langkah-langkah dan upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah, persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan penanganan Pandemi Covid-19;

2. Komite I DPD RI meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI untuk senantiasa memberikan dukungan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang inovatif dan berdaya saing dengan memperhatikan masyarakat adat dan kearifan lokal, serta ramah investasi untuk memenuhi prinsip penyelengga raan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan bebas KKN;  

3. Komite I DPD RI meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI agar dalam penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang terkait dengan indikasi terjadinya KKN, lebih mengedepankan aspek pencegahan dan mengutamakan azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial serta memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah dalam hal rekrutmen di Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

4. Komite I DPD RI meminta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI agar dalam pelaksanaan fungsi representasi sebagai wakil daerah dan fungsi pengawasan Komite I DPD RI dapat bersinergi dan bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dalam penanganan keamanan, ketertiban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN serta pengawasan Pilkada dan pengawasan dana penanggulangan Covid-19.
 
Rapat Kerja berakhir pada pukul 13.30 dengan suatu Komitmen bahwa Komite I akan terus mengawasi dan berusaha untuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Daerah demi mewujudkan masyarakat Daerah yang berkeadilan dan bekesejahteraan,"terang Ketua Komite I DPD RI.(Red)
KOMENTAR