Wakil Ketua DPRK : Diduga ada SKPK di Pidie Jaya Nyolong Dana PAD

author photoKherry Leib
23 Jul 2020 - 16:30 WIB

PIDIE JAYA - Sidang paripurna tentang pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) dihadiri Wakil Bupati, Ketua, Wakil ketua anggota Dewan dan sejumlah SKPK berlangsung di Kantor DPRK Pidie Jaya, Kamis, (23/7/2020).

Sidang tentang pemandangan umum anggota DPRK terhadap pembangunan dan kebijakan Pemerintah setempat menyoroti berbagai aspek diantaranya banyak mobil Dinas yang tidak menggunakan Plat Merah, adanya dugaan Dinas tertentu menyelewengka  Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Wakil Ketua I DPRK.

Hasan Basri, ST, MM mengatakan adanya dugaan salah satu Dinas yang menyelewengkan PAD. "Benar ini sangat kita sayangkan ada Dinas mengorogoti PAD untuk diri dan koleganya dengan cara tidak menyetor pada pemerintah, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun, dana tersebut tidak sedikit apalagi sudah berlangsung begitu lama," ujarnya.

Adanya Dinas yang Gorogoti Pendapatan daerah untuk memperkaya diri dan koleganya sangat kita sayangkan ditambah lagi dengan banyaknya Mobil dinas digunakan bukan untuk kedinasan malahan untuk keperluan pribadi dan keluarganya dengan cara mengantikan plat merah menjadi plat hitam.

"Oleh karena itu kita meminta kedepan semua mobil dinas harus menggunakan Plat Merah kalau tidak mau mobil itu kita tarik, karena mobil tersebut bukan milik pribadi tapi itu milik Rakyat," tegas Wakil Rakyat.

Selain dua hal tersebut Politisi dari Partai PAN juga menyoroti tentang adanya bangunan yang mangkrak, Tata ruang Bangunan, Tapas Batas Wilayah yang tidak ada kejelasan, tidak adanya Ikon Kabupaten, belum ada ya Paya (Nelop) yang bisa difungsikan, Rehap rekon yang belum tuntas.

Progam Garam yang dinilai gagal total, migas lepas pantai yang dilakukan oleh perusahaan Repson sampai saat ini belum ada wacana.

"Tidak meratanya pembangunan di setiap Kecamatan, perlunya kepedulian Pemerintah terhadap Daerah rawan Bencana," beber Wakil Ketua.

Sidang tentang pendapat Umum Pansus akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Pemerintah Setempat. (KH)
KOMENTAR