Parlementaria
BANDA ACEH – Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA, Ak menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Aceh Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA, Kamis, 23 Mei 2019 di Gedung Utama DPRA.
BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018.
"Pemerintah Provinsi Aceh telah berhasil mempertahankan Opini WTP sejak TA 2015 atau empat kali berturut-turut memperoleh Opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ujar Dr. Bambang Pamungkas
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan, Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Aceh tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2018, yang disajikan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Pemerintah Aceh.
Plt Gubernur Aceh mengapresiasi seluruh SKPA yang telah bersusah payah menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dalam kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Ia meminta agar seluruh SKPA terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya, tidak sebatas pada penyajian, tapi juga dalam pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.
Nova mengakui telah berkomunikasi dengan komisioner BPK RI, mengenai ada beberapa temuan hasil audit. Namun temuan ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Aceh yang harus dibenahi, antara lain masalah aset, kelebihan membayar proyek, dan beberapa hal yang lain harus diselesaikan.
“Supaya ada tindak lanjut yang konkrit, Pemerintah Aceh juga akan membentuk tim adhoc untuk menyelesaikan ini. Mudah–mudahan dapat diselesaikan sesuai dengan amanat undang-undang,” harap Nova.
Nova mengingatkan para kepala SKPA, harus bertanggungjawab penuh atas laporan keuangannya. Ini merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program.
“Tolong benar-benar perhatikan perencanaan program-program kegiatan, sehingga visi-misi Aceh Hebat dapat dicapai maksimal,” tegas Nova. (*)
Rapat Paripurna Istimewa DPRA, BPK Memberikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018
BANDA ACEH – Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA, Ak menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD Aceh Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA, Kamis, 23 Mei 2019 di Gedung Utama DPRA.
BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018.
"Pemerintah Provinsi Aceh telah berhasil mempertahankan Opini WTP sejak TA 2015 atau empat kali berturut-turut memperoleh Opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ujar Dr. Bambang Pamungkas
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan, Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Aceh tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2018, yang disajikan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Pemerintah Aceh.
Plt Gubernur Aceh mengapresiasi seluruh SKPA yang telah bersusah payah menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan dalam kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Ia meminta agar seluruh SKPA terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya, tidak sebatas pada penyajian, tapi juga dalam pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.
Nova mengakui telah berkomunikasi dengan komisioner BPK RI, mengenai ada beberapa temuan hasil audit. Namun temuan ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Aceh yang harus dibenahi, antara lain masalah aset, kelebihan membayar proyek, dan beberapa hal yang lain harus diselesaikan.
“Supaya ada tindak lanjut yang konkrit, Pemerintah Aceh juga akan membentuk tim adhoc untuk menyelesaikan ini. Mudah–mudahan dapat diselesaikan sesuai dengan amanat undang-undang,” harap Nova.
Nova mengingatkan para kepala SKPA, harus bertanggungjawab penuh atas laporan keuangannya. Ini merupakan gambaran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program.
“Tolong benar-benar perhatikan perencanaan program-program kegiatan, sehingga visi-misi Aceh Hebat dapat dicapai maksimal,” tegas Nova. (*)
Via
Parlementaria
