Kapolda Aceh Dampingi Plt Gubernur Aceh Beri Himbauan Aturan Hukum Pemilu

author photoPutri Ulan Dari
16 Apr 2019 - 12:27 WIB

THE ATJEH NET, BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Rio S Djambak mendampingi Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT saat menyampaikan himbauan berupa aturan hukum berkaitan Pemilu Tahun 2019 di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (16 April 2019) pagi.

Selain Kapolda Aceh, turut hadir juga Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Kajati Aceh, Pejabat KPU Aceh dan sejumlah Pejabat lainnya.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghimbau, perlu adanya perhatian bila terjadi gangguan saat berlangsung Pemilu 2019 Karena berlaku sanksi tegas yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum," ujarnya.

Nova juga menyebutkan, ada tiga pasal yang berkaitan dengan sanksi dengan Pasal 46 yaitu, pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPTKPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPKKPU.

"Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS," ujarnya.

Selanjutnya, Pasal 51 sebagaimana telah menyebutkan untuk penghitungan Suara di TPS akan dimulai setelah Pemungutan Suara selesai, dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari Pemungutan Suara, dan dilakukan tanpa jeda.

Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh menambahkan, berkaitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 dapat secara langsung disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Aceh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 510 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 517, setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kata Plt. Gubernur Aceh.
KOMENTAR