Bangun Kerja Sama, Senator Fachrul Razi Pimpin Delegasi DPD RI ke Inggris

author photoRedaksi
15 Feb 2019 - 06:11 WIB

LONDON - Empat tahun menjalani Senator perwakilan Provinsi Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI dipercaya kembali memimpin delegasi ke beberapa negara Eropa, bulan Februari 2019 kali ini dipercaya sebagai Ketua Tim Delegasi DPD RI ke Inggris.

Senator Fachrul Razi beserta rombongan Anggota Komite I DPD RI melaksanakan Kunjungan kerjasama lanjutan yang dilakukan dalam  mendapatkan masukan rangka penyusunan peningkatan daya saing daerah dan penguatan demokrasi serta penguatan kerja sama dengan daerah. 

Pertemuan berlangsung dengan lembaga Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan London and Partner. Dalam kunjungan DPD RI tersebut di pimpin langsung oleh Senator asal Aceh H. Fachrul Razi, M.IP disela kunjungan rombongan bertemu sejumlah tokoh diantaranya Mantan Menteri Lur Negeri Autralia, dalam kesempatan itu Senator Fachrul Razi turut mempromosikan Aceh. Mr. Alexander Downer saat ini menjabat Executive Chair International School for Government king's College London yang juga Mantan Menteri Luar Negeri Australia.

Kunjungan Delegasi  DPD RI ke London berlangsung sejak 11 Februari hingga 16 Februari. 

Dalam penguatan demokrasi, Senator Fachrul Razi beserta rombongan DPD RI mengunjungi Westminster Foundation for Democracy (WFD) yang merupakan lembaga publik non departemen Inggris dengan fokus mendukung demokrasi di seluruh dunia. 

Dalam melaksanakan tugasnya, WFD bermitra antara lain dengan partai-partai politik Inggris, dan parlemen, untuk mendorong perkembangan demokrasi, akuntabilitas pemerintahan dan efektifitas pemerintahan di lebih dari 30 negara berkembang. 

Hubungan kerjasama selama ini telah terlaksana dengan baik, ada beberapa pelatihan yang telah diberikan oleh WFD untuk peningkatan kapasita birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 

DPD RI (Melalui Panitia Urusan Lembaga Daerah/PULD) sejak Oktober 2018 secara intens melakukan kerjasama dalam hal penyusunan konsep evaluasi tentang peraturan daerah yang diberikan amanah Undang-Undang kepada DPD RI. Westminter For Democracy Indonesia adalah rekan kerja DPD RI yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam hal pelaksanaan tugas DPD RI. 

WFD memiliki Board of Governors independen yang ditunjuk oleh Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. Dewan mencakup empat Board of Governors yang direkrut secara independen yang mencerminkan berbagai kepentingan WFD, enam Gubernur yang mewakili semua partai politik Inggris (dua dari Partai Konservatif, dua dari Partai Buruh, satu SNP, dan satu perwakilan Kantor Multi-Partai), dan Chief Executive serta Head of Finance. Chair of the Board WFD saat 'ini adalah Richard Graham MP. 

Program WFD meliputi: perlindungan perempuan dari kekerasan di Timur Tengah, mendorong tumbuhnya politik yang lebih inklusif di Afrika, mendorong konsolidasi lembaga-lembaga demokrasi di Asia dan mendorong tumbuhnya kepercayaan dalam demokrasi di seluruh Balkan Barat. WFD adalah anggota konstituen dari European Partnership for Democracy dari 25 tahun setelah didirikan, WFD memiliki kantor perwakilan di 27 negara dengan staf tidak kurang dari 100 orang. 

Selama periode tahun 2014-2019 Komite I telah menghasilkan beberapa rancangan undang-undang antara lain mengatur tentang pertanahan, perbatasan Negara, daerah kepulauan, masyarakat adat, dan pemerataan pembangunan antardaerah. 

Komite I juga secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pemerintah daerah dan desa.

Komite I DPD RI saat ini sedang menyusun Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana mengembangkan Daya Saing Daerah. 

Selain itu dalam hal pengawasan, Komite I saat ini sangat konsen pada Pengawasan atas Pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pada saat ini, Indonesia sedang berlangsung tahapan kampanye baik itu Calon Presiden, DPR, DPD dan DPRD.

Dalam penguatan ekonomi, Senator Fachrul Razi beserta rombongan DPD RI mengunjungi London and Partners (LP) yang merupakan organisasi promosi/pemasaran resmi Walikota London. 

LP adalah organisasi nirlaba dengan pendanaan berasal dari Walikota London, 5 pendanaan dari Eropa dan jasa komersial lainnya yang dilakukan LP. Termasuk dalam tugas LP adalah melakukan promosi untuk menarik investasi, kunjungan wisatawan, dan kalangan pelajar untuk belajar di London.
KOMENTAR