Basri : RPJM Pemerintah Aceh Harus Menghidupkan Pengajian

BANDA ACEH - Dinas Kesbangpol Aceh mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan 20 peserta dari perwakilan Ormas dan OKP dengan mengambil tema "RPJM Aceh antara harapan dan tantangan menuju Aceh hebat".

Adapun yang menjadi narasumber di acara tersebut adalah Elly Sufriadi, S. SI., M. SI yang juga merupakan sekretaris dari Tim RPJM Pemerintahan Irwandi-Nova. Kegiatan ini diadakan di Warkop Zakir Lampriet, kamis (13 juli 2017).

Dalam pertemuan itu, salah satu peserta dihadiri oleh Ketua Pemuda Dewan Dakwah Aceh Basri Effendi, SH, MH, Mk.n mengharapkan pemerintah Aceh jangan hanya fokus pada pembangunan fisik saja tapi mental juga harus di bangun.

"Dalam bidang agama jangan hanya bangun mesjid saja, tapi bagaimana agar mesjid itu penuh. Harapan kami pada pemerintah agar berupaya menghidupkan pengajian di kampung-kampung berupaya, menambah SDM bidang agama,misalnya hafidz atau ustadz2/ tgk,dan harus ada anggaran khusus untuk ini," ujar Basri

Basri menambahkan program RPJM terkait ekonomi "Pemerintah harus punya program khusus untuk entrepreneur, khususnya pemuda. Pemerintah tidak hanya membalas modal tapi juga membina para pengusaha muda," tambah Basri

Hal ini juga bisa dilakukan dengan sinergi dengan pengusaha, katanya "Misalnya dengan konsep orang tua asuh, pengusaha membina calon pengusaha dan program ini harus punya indikator yang jelas dan terukur. misalnya nya program 50.000 entrepreneur muda baru," harap Basri

Kemudian Basri juga menyebutkan bahwa syariat islam harus menyeluruh bukan hanya jinayah saja dan bukan hanya terkesan tugas dinas syariat islam saja. 

"Seluruh unsur pemerintah harus syariat dan harus ada TIM yang mengawal bahwa semua program pemerintah sudah sesuai syariat islam," kata Basri

Sementara Tuanku Muhammad selaku Ketua Umum PW KAMMI Aceh mengharapkan agar di pemerintahan Irwandi-Nova kedepan permasalahan syariat Islam harus menjadi prioritas utama.

"Pemerintah sekarang juga harus menaruh perhatian penting terhadap keberlangsungan Organisasi kepemudaan dan perlibatan pemuda dalam membangun Aceh," ujar Tuanku

Disamping itu, Tuanku juga menegaskan pentingnya alokasi Dana pendidikan yang mencapai 20 % sebagaimana yang tertuang didalam UUPA. Selama ini Dana pendidikan masih dibawah 20% dan alokasinya juga masih berkutat di tataran pembangunan infrastruktur. 

Disamping itu juga, Tuanku mengatakan pemerintah Irwandi harus mampu memenuhinya janjinya dulu dalam hal JKA.

"Rakyat Aceh sangat ingin program JKA ini bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini dirasa banyak ditemukan dalam pelaksanaan BPJS," imbuh Tuanku. [M.S]