AMAPI Gelar Aksi Bela Rakyat 121 dan Reformasi Jilid 2

BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia (AMAPI) Aceh menggelar demo mempertanyakan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro Rakyat. Demo Aksi Bela Rakyat 121 dan  Reformasi Jilid 2 sendiri berlangsung aman dan tertib, Kamis 12 Januari 2017.

Para mahasiswa menyebut, awal tahun 2017 tidak diawali dengan tumbuhnya rasa cinta pemerintah terhadap rakyat. 

"Pada awal tahun ini Pemenntah langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak pro rakyat, yakni,  kenaikan BBM,  kenaikan Tarif Dasar Listrik,  dan kenaikan Administrasi STNK serta BPKB," ujar mahasiswa.

Ini sudah jelas dan fakta, pemerintah memberikan kado pahit untuk rakyat yang telah memilihnya. Kami sebagai mahasiswa, generasi bangsa akan menyampaikan keluhan dari rakyat dan semoga pemerintah segera bangun dari mimpi-mimpinya serta sadar, ucap mereka lantang.

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero)  kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  jenis Pertamax Series,  Pertalite dan Dexlite sebesar Rp 300 per liter mulai pukul 00.00 Kamis (5/1/2017), akibatnya terjadi perubahan perekonomian secara drastis yang diikuti naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat.  

PLN menargetkan pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA akan dilakukan pada Juli 2016. PLN menilai sebenarnya hanya terdapat 4,3 juta pelanggan 900 VA dan semua pelanggan 450 VA yang layak mendapat bantuan pemerintah.  

Secara bertahap,  tarif untuk pelanggan listrik 900 VA akan naik dari Rp. 605 menjadi Rp. 791/kWh per 1 Januari 2017,  Rp1.034/kWh mulai Maret 2017  dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017. Ada sekitar 18 juta dan 23 juta pelanggan listrik 900 VA yang subsidinya akan dicabut.  Ini juga makin menyengsarakan masyarakat.

Rakyat kembali dipaksa menelan pil pahit.  Pertanggal 6 Januari 2017 biaya pengurusan administrasi pengesahan STNK dan BPKB melambung tinggi hingga 3 kali lipat dari biasanya.  Sayangnya,  seakan tak ingin disalahkan,  sejumlah pemangku jabatan terkait saling lempar tanggung jawa Usai teken Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami dari Aliansi Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia (AMAPI)  Aceh meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat,  sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani dengan kebijakan tersebut," orasi mereka.

AMAPI yang terdiri dari mahasiswa UIN Ar Raniry, Unmuha, Poltekkes Aceh, USM, UUI, IKPKR, Kammi Aceh dan BBG menyatakan sikap :

1.  Meminta DPR RI mengevaluasi kebijakan Jokowi,

2.  Menolak kenaikan harga BBM non subsidi (Pertamax, Pertalite, Pertadex,  dan dexlite),  

3.  Menolak dengan tegas PP Nomor 60 Tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB,

4.  Menolak kenaikan biaya tarif listrik untuk 900 VA yang mencapai 242,5 persen karena akan menyengsarakan masyarakat menengah ke bawah,

6.  Menolak keberadaan pekerja asing di Indonesia. (P-Ar)