Kebijakkan Ketahanan Negara Optimalkan Kemampuan Menanggulangi Ancaman

Gubernur Aceh dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Aceh Drs Dermawan MM mengatakan, sebagaimana tercantum di dalam pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa urusan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan absolut yang dimiliki Pemerintah Pusat.

Oleh sebab itu, segala Hal yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan negara harus kita atasi agar tidak memunculkan kekisruhan yang berdampak secara nasional, Katanya.

"Ancaman terhadap pertahanan negara jangan hanya dipandang berasal dari kekuatan militer saja, ancaman non militer yang bersifat multidimensi juga dapat menjadi pintu masuk bagi hadirnya gangguan yang cukup serius bagi kedaulatan NKRI", Tuturnya.

Sekda Aceh juga menyatakan, tanpa partisipasi masyarakat tentunya negara tidak mampu membendung ancaman ini, peran masyarakat sangat penting khususnya di Aceh, Ujarnya.

Sebutnya, mengingat letak geografis daerah kita sangat dekat dengan dunia Internasional, itu sebabnya rakyat dituntut terlibat dalam kegiatan bela negara guna mempertahankan kedaulatan bangsa.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Aceh, Brigadir Jenderal TNI Adi Sudaryanto S IP juga menyampaikan, pertahanan negara saat ini, sangat berperan terhadap Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis.

Terkait Hal tersebut, Kebijakan pertahanan negara juga diimplemantasikan untuk mengoptimalkan kemampuan guna menanggulangi berbagai ancaman, Katanya.

"Melalui strategi rumusan guna bertujuan sasaran guna bersatu terhadap mempertahankan kedaulatan bangsa dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan", Sebutnya.

Adapun Harapannya, terlaksananya kegiatan rakor ini agar dapat memberi suatu gagasan semua, tentang langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga perdamaian serta pembangunan di negara kita berjalan dengan baik, Ungkapnya.  (Wl)