Pilkada 2017 Ajang Perbaikan Aceh
Oleh ; Zulfahmi
Pesta lima tahunan daerah dalam bingkai Republik indonesia, Pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada) merupakan jembatan bagi setiap warga indonesia berpotensi, yang ingin memajukan daerahnya melalui kebijakan sebagai pemimpin daerah dan pengendali kebijakan publik.
Ajang pemilihan kepala daerah secara langsung, persembahan reformasi setelah runtuhnya rezim orde baru, dilaksanakan dengan dasar UU RI nomor 22 tahun 2007 telah membawa beragam pembaharuan dalam dunia diplomatik indonesia. Aceh khususnya sebagai daerah bekas konflik berkepanjangan sebelum MoU RI-GAM 2005 disepakati dihelsinki sudah melewati dua priode pilkada yang dimenangi oleh partai lokal besutan kombatan Gerakan aceh merdeka; Partai Aceh.
Aceh yang diakui secara khusus keistimewaannya berdasarkan UU RI nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, merupakan bentuk rekonsiliasi menuju aceh yang lebih berkualitas.Namun sudahkah aceh sebagaimana harapan Undang undang atau menjalankan pencapaian menuju hal tersebut, diusia hampir ke tiga kalinya pergantian gubernur yang berasal partai lokal paling berpengaruh diaceh !?. jawabannya, tentu belum. Kritik menyebutkan priode 2007-2012 aceh masa rezim Irwandi-nazar , angka kemiskinan diaceh yang menurut LKPJ gubernur menunjukan penurunan dari tahun 2006-2010. Sejumlah lembaga kritik Ternyata mengatakan kenyataannya berbanding terbalik; rakyat aceh semakin banyak yang hidup dibaweah garis kemiskinan terutama masyarakat pedalaman,pesisir dan terluar dari jangkauan pemerintah. Data saat itu dari sidang parpurna khusus DPRA terhadap LKPJ akhir jabatan gubernur aceh 2007-2012 menyebutkan, tahun 2006 gubernur melaporkan angka kemiskinan diaceh sebesar 1.112.016 jiwa atau 26,66 persen. Kemudian tahun 2010 turun menjadi 1.099.368 jiwa atau 21,98 persen. Sementara tahun berikutnya 2011 katanya turun lagi menjadi 969,353 jiwa atau 19,57 persen, sekilas memang terlihat pencapaian berdasarkan data, namun kebenarannya masyarakatlah yang sesungguhnya mampu menjawab apakah aceh masa irwandi-nazar membaik atau sebaliknya, meskipun beragam kalangan menilai lima tahun masa itu pemerintah belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran diaceh meskipun sejak 2008 aceh mendapat kucuran dana otonomi khusus untuk pembangunan ekonomi.
Lain ladang lain pula belalangnya, selesai tugas Irwandi-Nazar mengendalikan pemerintahan Aceh, tampuk kepimpinan provinsi syari'ah itu diganti oleh Rezim Zaini Abdullah - Muzakir Manaf yang juga kader Partai Aceh ditapkan sebagai pemenang pilkada aceh 2012 dengan slogan kampanye ZIKIR (Zaini-Muzakir) membawa 21 janji, serta rival terkuat gubernur incumbent Irwandi-Muhyan dari Partai Nasional Aceh disamping berbagai gejolak tragis terjadi menjelang pelaksanaan pilakada aceh kala itu. Senin 25 juni 2012 pasangan zikir dilantik mendagri Gamawan fauzi, inilah hasil dari mekanisme pilkada memberikan kesempatan rakyat mengevaluasi kepemimpinan.
Kepemimpinan zikir masih ditengah guyuran uang yang melimpah karena dana otonomi khusus untuk Aceh mengalir hingga 2027. Masyarakat bersiap menyambut janji spektakuler Zikir 21 yang dikampanyekan sebelum terpilih, diantaranya; Pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi, Naik haji gratis bagi akil balik, Memberikan 1juta/kk/bulan dari hasil migas, Pelayanan kesehatan gratis, mendatangkan dokter spesialis luar negeri, mengangkat honorer menjadi PNS,menambah lapngan kerja , mengurangi kemiskinan, berangkat haji dengan kapal pesiar, dan seterusnya. Rakyat aceh percaya. Meskipun sejumlah kritik dan pemilih cerdas mengangap itu tidak rasional alias mustahil direalisasikan. Kini tahun 2016 artinya hampir tiba di penghujung jabatan pemerintahan Zikir, menjelang pilkada 2017. Rakyat aceh sudahkah menerima dampak baiknya, dan janji zikir 21 terealisasi ?. rakyat lah yang mampu menjawab sebagai bagian dari pelaku kehisupan diaceh . Tiding aling memberantas kemiskinan , angka kemiskinan diAceh oleh berbagai sumber survey malah menunjukan Aceh sebagai daerah 'termiskin ke-2 disumatera dan termiskin ke- 7 di indonesia. Sebagaimana IdeAS berdasarkan data sosial ekonomi BPS 2015 menujukan kemiskinan diaceh jauh diatas rata-rata nasional yakni 11,13 persen. Sumber tersebut menybutkan jumlah penduduk miskin diaceh mencapai 859 ribu jiwa atau 17,11 persen, bertambah 8 ribu jiwa dari survey sebelumnya 851 ribu jiwa atau 17,08 persen, termasuk angka pengangguran sebagai penyebab kemiskinan, aceh menempati urutan tertinggi diindonesia yakni 9.93 persen. Sebuah kondisi yang menyedihkan, dan perlu evaluasi bahkan reformasi jika di tilik dari fantastisnya dana Otonomi khusus dan APBA hingga belasan triliun yang mengalir keaceh tiap tahunnya.
Senjutnya bagaimana kondisi pendidikan juga kesehatan Aceh ?, lagi-lagi rakyatlah yang punya jawaban tepat sebagai pemeran kehidupan setempat. Setelah beragam sumber mempromosikan pendidikan aceh berada di"ranking" 32 nasional !. Dimana program pemerataan pendidikan dan prioritas program yang digadang-gadang selama ini, semoga sedang dalam proses pencapaian. Karena semua tau jika mulai saat ini APBA/APBK ataupun dana otonomi khusus tidak mampu dikelola dengan baik dan tepat sasaran maka akan berdampak lebih buruk terhadap perbaikan kehidupan diaceh, karena mulai 2023 mendatang Aceh hanya akan menerima 1 persen dana otonomi khusus dari DAU nasional, ini artinya dana otonomi khusus sebesar 2 persen hanya diterima aceh hingga 2022. kita harapkan segala kebijakn yang dibahas saat ini oleh pihak berwenang berpihak kepada rakyat.
Kemiskinan aceh yang juga menuai sorotan mendagri saat wakilnya menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) aceh di banda aceh pada april 2016 , tentu butuh penanganan lebih optimal, karena masalah utama merupakan cita-cita perbaikan ekonomi. UUPA dan MoU RI-GAM semestinya adalah kekuatan elit dalam menangani problematika yang dihadapi aceh. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh siapa yang memenangi pilkada 2017, kendati demikian rakyat sebagai pemilihlah yang harus lebih cerdas serta jeli untuk tidak lagi ulangi kesalahan yang sama dalam menentukan pilihan dibilik suara.
Mengakhiri kalimat, tulisan ini hanya mengajak evaluasi diri supaya aceh membaik dan hidup berdemokrasi berdasarkan aturan, berjalan sebagaimana seharusnya. Masyarakat harus mau tau kondisi daerahnya, pilkada 2017 sebagai ajang perbaikan aceh sudah semestinya terwujud.
----
( penulis adalah praktisi media dan pemerhati perilaku di organisasi nirlaba Psikologi Zone )
