Donya
Amerika Terapkan Standar Ganda pada Persoalan HAM
Berita ATJEH Net, Jakarta -- Laporan yang dikeluarkan Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (AS), tentang metode brutal yang digunakan CIA dalam menginterogasi tersangka Al-Qaeda, memperlihatkan standar ganda yang digunakan AS dalam memandang persoalan HAM.
"Mereka (AS) berusaha mengajarkan Rusia, Indonesia, dan negara-negara lain tentang bagaimana harus berprilaku, untuk menghormati HAM. Tapi jika menyangkut kepentingan mereka, semua sepenuhnya diabaikan," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y Gazulin.
Pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2014, Gazulin menegaskan bahwa AS termasuk dalam negara yang menandatangani Konvensi HAM PBB, yang menentang segala bentuk penyiksaan. Sehingga apa yang terjadi, memperlihatkan standar ganda AS.
Apalagi pemerintah AS telah menegaskan, bahwa tidak akan ada penyelidikan atau tuntutan hukum bagi mereka yang terlibat. Presiden AS Barack Obama, justru menyerukan agar publik melupakan kasus penyiksaan CIA.
Media Barat Puji Obama, Bungkam Soal Pelanggaran HAM AS
Sikap Obama juga didukung oleh negara-negara Barat lainnya, memperlihatkan bagaimana pelanggaran HAM hanya merupakan jargon. Tuduhan pelanggaran HAM kerap jadi senjata yang digunakan AS dan para sekutunya, untuk menyerang banyak negara.
Diantaranya Libya, di mana AS dan Barat membiayai kelompok-kelompok militan pemberontak, untuk menghancurkan pemerintahan Moammar Kadhafi, yang dituding sebagai diktator dan pelanggar HAM.
Udo Ulfkotte, mantan editor surat kabar terbesar Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), mengaku pernah terlibat dalam operasi intelijen untuk menjatuhkan Kadhafi, dengan membentuk opini buruk melalui pemberitaan di media.
"Suatu hari BND (intelijen Jerman) datang ke kantor Saya Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) di Frankfurt," ucapnya. BND dan CIA memberinya artikel yang menyudutkan Libia dan Muammar Kadhafi, yang kemudian diterbitkan atas namanya.
Isi artikel, kata Udo, adalah tentang Kadhafi berusaha membuat sebuah pabrik gas beracun rahasia. Sebagai media besar, artikel propaganda hasil rekayasa yang diterbitkan FAZ dengan muda tersebar ke seluruh dunia dua hari kemudian.
Sebelumnya, Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth menyerukan adanya akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa proses pengungkapan kebenaran, harus berlanjut dengan penuntutan terhadap para pejabat yang bertanggungjawab.
Jika tidak, maka penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan untuk presiden AS selanjutnya. "Itu (laporan) membuka isu akuntabilitas," kata Alberto Mora, yang merupakan penasihat Angkatan Laut AS dalam pemerintahan Presiden George W Bush.
Mora mengatakan, secara politik sulit berpikir bahwa Bush dan para pejabat AS lainnya akan dapat dituntut. Satu-satunya yang pernah dituntut atas brutalitas CIA, adalah warga sipil David Passaro, kontraktor CIA yang divonis pada 2006, terkait kematian seorang tersangka asal Afghanistan.
Direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero, mengatakan laporan Senat merupakan cetak biru untuk kemungkinan penuntutan. Menurutnya, jika Obama memberikan pengampunan secara resmi, itu mengisyaratkan bahwa penyiksaan dapat terjadi lagi.
"Apakah akan menuntut mereka yang bertanggungjawab, atau memberikan pengampunan. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa mereka yang melanggar hukum, bukanlah para penjahat," ujar Romero.
Sumber: VIVA
"Mereka (AS) berusaha mengajarkan Rusia, Indonesia, dan negara-negara lain tentang bagaimana harus berprilaku, untuk menghormati HAM. Tapi jika menyangkut kepentingan mereka, semua sepenuhnya diabaikan," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y Gazulin.
Pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2014, Gazulin menegaskan bahwa AS termasuk dalam negara yang menandatangani Konvensi HAM PBB, yang menentang segala bentuk penyiksaan. Sehingga apa yang terjadi, memperlihatkan standar ganda AS.
Apalagi pemerintah AS telah menegaskan, bahwa tidak akan ada penyelidikan atau tuntutan hukum bagi mereka yang terlibat. Presiden AS Barack Obama, justru menyerukan agar publik melupakan kasus penyiksaan CIA.
Media Barat Puji Obama, Bungkam Soal Pelanggaran HAM AS
Sikap Obama juga didukung oleh negara-negara Barat lainnya, memperlihatkan bagaimana pelanggaran HAM hanya merupakan jargon. Tuduhan pelanggaran HAM kerap jadi senjata yang digunakan AS dan para sekutunya, untuk menyerang banyak negara.
Diantaranya Libya, di mana AS dan Barat membiayai kelompok-kelompok militan pemberontak, untuk menghancurkan pemerintahan Moammar Kadhafi, yang dituding sebagai diktator dan pelanggar HAM.
Udo Ulfkotte, mantan editor surat kabar terbesar Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), mengaku pernah terlibat dalam operasi intelijen untuk menjatuhkan Kadhafi, dengan membentuk opini buruk melalui pemberitaan di media.
"Suatu hari BND (intelijen Jerman) datang ke kantor Saya Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) di Frankfurt," ucapnya. BND dan CIA memberinya artikel yang menyudutkan Libia dan Muammar Kadhafi, yang kemudian diterbitkan atas namanya.
Isi artikel, kata Udo, adalah tentang Kadhafi berusaha membuat sebuah pabrik gas beracun rahasia. Sebagai media besar, artikel propaganda hasil rekayasa yang diterbitkan FAZ dengan muda tersebar ke seluruh dunia dua hari kemudian.
Sebelumnya, Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth menyerukan adanya akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa proses pengungkapan kebenaran, harus berlanjut dengan penuntutan terhadap para pejabat yang bertanggungjawab.
Jika tidak, maka penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan untuk presiden AS selanjutnya. "Itu (laporan) membuka isu akuntabilitas," kata Alberto Mora, yang merupakan penasihat Angkatan Laut AS dalam pemerintahan Presiden George W Bush.
Mora mengatakan, secara politik sulit berpikir bahwa Bush dan para pejabat AS lainnya akan dapat dituntut. Satu-satunya yang pernah dituntut atas brutalitas CIA, adalah warga sipil David Passaro, kontraktor CIA yang divonis pada 2006, terkait kematian seorang tersangka asal Afghanistan.
Direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero, mengatakan laporan Senat merupakan cetak biru untuk kemungkinan penuntutan. Menurutnya, jika Obama memberikan pengampunan secara resmi, itu mengisyaratkan bahwa penyiksaan dapat terjadi lagi.
"Apakah akan menuntut mereka yang bertanggungjawab, atau memberikan pengampunan. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa mereka yang melanggar hukum, bukanlah para penjahat," ujar Romero.
Sumber: VIVA
Via
Donya
